Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda mengusulkan agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dipisahkan menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD). Usulan tersebut muncul setelah komisi menilai beban tugas dinas terlalu luas sehingga pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum berjalan optimal. 

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan usulan itu merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat evaluasi bersama Disporapar terkait realisasi program dan anggaran selama enam bulan pertama tahun 2026.

"Hasil pertemuan tadi kami mendorong agar dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dipisahkan dengan dinas pemuda dan olahraga. Kalau tetap digabung, menurut kami fokus pengembangannya menjadi kurang maksimal," ujarnya. 

Novan mengungkapkan, realisasi anggaran Disporapar hingga pertengahan tahun telah mencapai hampir 50 persen. Meski demikian, ia menilai alokasi anggaran yang dimiliki dinas tersebut masih belum sebanding dengan cakupan urusan yang ditangani, yakni kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mengembangkan sektor pariwisata, terlebih di tengah rencana pembangunan sejumlah destinasi dan kawasan wisata baru.

"Di satu sisi pemerintah kota ingin mendorong sektor pariwisata, tetapi anggaran dinas yang menangani urusan itu justru sangat kecil. Ini yang menurut kami perlu dievaluasi," katanya.

Selain persoalan anggaran, Komisi IV juga mencatat potensi pariwisata di Samarinda dinilai masih belum dikelola secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya proses serah terima sejumlah aset olahraga milik pemerintah.

Novan mencontohkan, beberapa fasilitas olahraga, termasuk Stadion Segiri, hingga kini masih belum sepenuhnya diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda. Kondisi tersebut membuat Disporapar belum dapat mengelola aset secara optimal.

"Karena secara administrasi dan status hukum belum selesai, pengelolaannya juga menjadi terbatas," jelasnya.

Ke depan, Komisi IV akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar dilakukan pemisahan organisasi antara urusan kepemudaan dan olahraga dengan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif. Selain itu, DPRD juga meminta agar alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata ditinjau kembali sehingga sejalan dengan target pengembangan destinasi wisata di Kota Tepian.

Dalam evaluasi tersebut, Novan juga menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Disporapar sebagian besar telah ditindaklanjuti dan hanya berkaitan dengan aspek administrasi.

"Temuan-temuan BPK yang ada sifatnya administratif dan sejauh ini sudah diselesaikan," pungkasnya. (Adv)

[RWT]