Pilkada Kaltim yang akan digelar pada 27 November mendatang masih minim perhatian pada isu lingkungan dan masyarakat adat, apalagi dalam debat perdana, calon kepala daerah nyaris tidak ada membahas isu lingkungan dan dampak pertambangan. Padahal Kaltim merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas tambang paling intensif di Indonesia.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mareta Sari, menyoroti bahwa kewenangan izin tambang sepenuhnya berada di pemerintah pusat, sehingga calon kepala daerah cenderung mengikuti kebijakan yang ada tanpa banyak berinovasi. Mareta juga mengkritisi visi dan misi para calon kepala daerah yang minim menyentuh isu pemulihan pasca-tambang, serta alternatif pendapatan lain yang sulit dijalankan jika lahan terus dikuasai tambang dan perkebunan. Simak pandangan JATAM Kaltim terkait tantangan sektor ekonomi berkelanjutan di Kaltim dalam kontestasi Pilkada 2024 ini.