Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani melakukan pertemuan dengan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di Polder Air Hitam.

Kunjungan Angkasa tersebut, dalam rangka menyerap aspirasi dan keluhan PKL di Polder Air Hitam, disebabkan ketidaknyamanan PKL saat berjualan di kawasan tersebut, lantaran pihak aparat Pemkot Samarinda kerap melarang mereka untuk berjualan.

Angkasa menyebutkan, Sebagai upaya pemanfaatan lahan Pemkot Samarinda harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat memanfaatkan fasilitas umum, apalagi para PKL yang berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Dari pada tidak dimanfaatkan sebaiknya PKL diberdayakan berjualan disana," ujarnya, Kamis (30/9/2021).

Politikus PDIP itu menyebutkan, bahwa lokasi kawasan Polder Air Hitam dianggap memiliki potensi yang sangat besar untuk dikelolah upaya mendongkrak pendapatan asli daerah.

"Lahan itu bagus untuk dikelola agar bisa membantu pemasukan daerah," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Angkasa, bahwa kawasan Polder Air Hitam bisa dikelolah, misalkan menarik retribusi bagi PKL yang berjualan di kawasan tersebut, sementara sejauh ini pihak Pemkot masih melarang PKL melakukan aktivitas jual beli di Polder Air Hitam.

"Kalau sore disini sangat ramai, maka perlu Pemkot untuk membangun suatu wisata disini, kalau perlu buatkan kios-kios kecil sehingga lebih tertata dan rapi,"ujarnya.

Namun, PKL mengeluhkan selain minim fasilitas, dan juga larangan beraktivitas juga masih berlanjut, Angkasa berharap Pemkot dapat memberdayakan dan memanfaatkan kawasan tersebut untuk PKL berdagang.

"Seharusnya Pemkot memanfaatkan potensi yang ada, baik berupa aset bergerak dan tidak bergerak," pungkasnya.

Dari keluhan warga yang diterima Angkasa, dia mengatakan bakal diperjuangkan di pembahasan Badan Anggaran (Banggar)  DPRD Samarinda, dia akan merekomendasikan pembangunan kawasan Polder Air Hitam sebagai tempat wisata dan fasilitas untuk pemberdayaan PKL.

"Akan saya rekomendasikan keluhan warga PKL ini, nanti  saya panggil asisten 3 bidang ekonomi untuk bersama-sama membahas hal itu," tegasnya.

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]