Daerah

Awal Tahun Bergulir, Sejumlah Jabatan Eselon II Pemprov Kaltim Masih Kosong

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 09 Februari 2026 13:14
Awal Tahun Bergulir, Sejumlah Jabatan Eselon II Pemprov Kaltim Masih Kosong
Kantor Gubernur Kaltim. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Memasuki awal tahun 2026, Pemprov Kaltim belum merotasi sejumlah jabatan di lingkup Eselon II, terutama pada jabatan kepala dinas yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). 

Diketahui, terdapat jabatan eselon II yang masih diisi oleh Plt, di antaranya Asisten III Setdaprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Kepala Bapenda Kaltim, Direktur RSUD AWS Samarinda, Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Kepala Dispora Kaltim, Kepala BKD Kaltim, Kepala Dinas Peternakan Kaltim, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Kepala Biro Barang dan Jasa Kaltim, serta Kepala Biro Umum Kaltim. 

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyampaikan bahwa rotasi jabatan eselon II saat ini masih dalam tahap proses. Diperkirakan, pelantikan akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Terkait jabatan eselon II yang masih lowong, seluruh proses saat ini sedang berjalan. Kami menunggu tahapan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN)," sebutnya pada Senin (09/02/2026).

Tahapan teknis tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem merit, kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. 

Manajemen talenta dan mekanisme seleksi sudah berjalan, dimana perpindahan posisi didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan potensi, bukan sekadar mutasi rutin saja. 

"Pada prinsipnya, seluruh proses tetap berjalan dengan baik, meskipun untuk keputusan strategis memang harus diambil oleh pejabat definitif," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan bahwa percepatan rotasi jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Rotasi tersebut, kata dia, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat, sekaligus upaya menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan strategis daerah.

“Rotasi jabatan ini bukan semata-mata soal pergantian orang, tetapi bagian dari upaya percepatan kinerja pemerintahan," tutup Rudy Mas’ud.

[RWT] 



Berita Lainnya