Kaltim
Beri Pedoman Teknis Pembangunan Nasional, Bappenas Gelar Desk SDGs Musrenbangnas 2022 secara Virtual
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam rangkaian kegiatan Musrenbangnas 2022, Bappenas menyelenggarakan desk SDGs Musrenbangnas 2022 untuk Provinsi Kalimantan Timur secara virtual, Selasa (10/5/22).
Rapat ini bertujuan untuk memberikan pedoman/guideline teknis bagi para stakeholders pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022.
Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, Yanuar Nugroho membuka sekaligus menyampaikan kegiatan ini sebagai diskusi bersama apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dikembangkan mendatang dari diskusi antara dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Bengkulu.
"Intinya kegiatan SDGs ini pentingnya peran daripada pelaksanaan di daerah sebagai akselerasi untuk pencapaian tujuan pembangunan," ucap Yanuar.
Lanjutnya, desk SDGs Musrenbangnas ini dilaksanakan berbasis provinsi dengan durasi keseluruhan persidangan 150 menit dengan pembahasan prioritas yg telah diinput Pemprov ke dalam Krisna Selaras 120 menit, pembukaan 10 menit, penyampaian isu-isu yang sifatnya krusial 15 menit, dan penandatanganan berita acara 5 menit.
Untuk diketahui, keluaran hasil diskusi adalah berita acara kesepakatan sebagai bahan masukan penyusunan RKP (Narasi dan Matriks) dan RAPBN 2023, Renja K/L, serta RKA K/L tahun 2023 berupa kesepakatan proyek yang siap dilaksanakan pada 2023 dan konfimasi kesiapan dan dukungan kegiatan daerah untuk usulan yang mendukung Major Project dan Prioritas Nasional terkait (pemerintah daerah provinsi dan kab/kota).
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional