Kaltimtoday.co - Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) periode Maret 2026 mulai menjadi fokus perhatian publik seiring dengan bergulirnya distribusi bansos tahap pertama tahun anggaran 2026. Pemerintah memastikan proses verifikasi kini dilakukan secara digital untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran bagi masyarakat rentan.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis tunggal penetapan penerima bantuan. Melalui sistem ini, status kepesertaan masyarakat dapat dipantau secara mandiri secara daring tanpa harus mendatangi kantor kelurahan maupun perangkat desa setempat.

Mekanisme pencairan BPNT dan PKH pada triwulan pertama ini dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut disalurkan melalui jaringan bank Himbara yang mencakup BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, serta BSI bagi wilayah tertentu.

Untuk besaran bantuan, pemerintah menetapkan nilai BPNT sebesar Rp 200.000 per bulan bagi setiap KPM. Namun, pada tahap awal 2026 ini, pencairan dilakukan sekaligus untuk tiga bulan (Januari-Maret), sehingga setiap penerima akan mendapati saldo masuk sebesar Rp 600.000 dalam sekali penarikan.

Dana BPNT tersebut diperuntukkan khusus bagi pemenuhan pangan pokok di e-warong atau agen bank resmi. Skema pencairan akumulasi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok pada awal tahun.

Selain bantuan pangan, bantuan PKH juga cair dengan rincian nominal yang bervariasi per tahap. Kategori ibu hamil dan anak balita mendapatkan Rp 750.000, lansia dan disabilitas berat menerima Rp 600.000, sementara untuk jenjang pendidikan berkisar antara Rp 225.000 hingga Rp 500.000 per tiga bulan.

Terdapat penyesuaian signifikan terkait kriteria penerima pada tahun 2026. Kini, bantuan sosial diprioritaskan hanya untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 (sangat miskin hingga rentan miskin), sementara kelompok desil 5 tidak lagi menjadi prioritas utama penerima BPNT.

Masyarakat yang ingin memastikan status bantuannya cukup mengakses laman resmi melalui ponsel. Cukup masukkan alamat domisili sesuai KTP dan nama lengkap, kemudian sistem akan menginformasikan apakah data Anda terdaftar sebagai penerima aktif periode Maret 2026.

Alternatif lainnya adalah melalui aplikasi "Cek Bansos" resmi milik Kemensos. Melalui aplikasi ini, masyarakat diwajibkan melakukan registrasi menggunakan NIK dan swafoto KTP guna memverifikasi akun sebelum dapat melihat detail informasi desil ekonomi maupun jenis bantuan yang diterima.

Pihak Kemensos mengingatkan bahwa seluruh layanan pengecekan bansos bersifat gratis. Warga diminta untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan atau penyebaran tautan palsu yang meminta data pribadi dengan kedok informasi pencairan bantuan sosial.

[RWT]