JAKARTA, Kaltimtoday.co - Seorang siswa SMKN di Samarinda berinisial MRS (16) meninggal dunia akibat sakit yang diduga dipicu oleh penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan dalam waktu lama. Keterbatasan ekonomi orang tua membuat remaja tersebut tidak mampu mengganti sepatu hingga menyebabkan kakinya mengalami pembengkakan yang menjalar ke bagian tubuh lainnya.

Tragedi ini mendapat perhatian serius dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Selain menyampaikan duka mendalam, Arifah menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak anak serta meminta adanya evaluasi menyeluruh atas peristiwa tersebut.

"Kejadian ini menjadi perhatian serius dan karena itu perlu dievaluasi secara menyeluruh," kata Arifah kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/5/2026). Ia menekankan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan hak dasar anak.

Arifah menyatakan pemerintah perlu menelusuri akar masalah dalam kasus ini, termasuk kemungkinan adanya persoalan dalam pendataan sosial. Hal tersebut dinilai berdampak langsung pada akses bantuan yang seharusnya diterima oleh keluarga tidak mampu.

Pemerintah diminta mengevaluasi aspek administrasi kependudukan yang berpotensi membuat keluarga tidak terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kendala administrasi ini diduga menghambat akses keluarga korban terhadap program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Kemen PPPA akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial bagi anak," ujar Arifah melanjutkan penjelasannya.

Selain penanganan kasus secara spesifik, Arifah menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia mendorong penguatan peran perangkat desa dan kelurahan, terutama dalam pendataan warga serta melakukan deteksi dini terhadap kondisi anak-anak di wilayah mereka.

Arifah berharap setiap anak Indonesia dapat mengakses pendidikan tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kesehatannya. Baginya, momentum Hari Pendidikan Nasional harus menjadi pengingat bahwa pendidikan yang aman, layak, dan bermutu adalah hak seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

"Tentu kita semua berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Setiap anak Indonesia harus dapat mengakses pendidikan tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kesehatannya. Momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi pengingat bahwa pendidikan yang aman, layak, dan bermutu adalah hak seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali," pungkas Arifah.

[TOS]