Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029. Forum ini menjadi tahap penting dalam merumuskan arah pembangunan Kukar selama lima tahun ke depan, Selasa (16/9/2025).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menjelaskan, Musrenbang kali ini menjadi wadah untuk memperkaya dokumen RPJMD yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah. 

“Kami ingin mendengar masukan dari semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuannya agar program pembangunan benar-benar mewakili kepentingan semua pihak,” ujarnya.

RPJMD yang tengah disusun berangkat dari visi besar kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin, yakni “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut dirinci dalam tiga pokok yakni Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Pokok “Maju” fokus pada penguatan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. “Sejahtera” diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial berbasis budaya lokal. Sementara “Berkelanjutan” menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dalam setiap proses pembangunan.

Visi itu kemudian diterjemahkan ke dalam indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang ditarget naik dari 5,6 persen pada 2025 menjadi 7,7 persen pada 2030, penurunan angka kemiskinan dari 6,9 persen menjadi 4,8 persen, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 17,59 persen menjadi 53,45.

Selain itu, dalam RPJMD ini, Pemkab Kukar menetapkan lima misi utama. Pertama, menghadirkan layanan dasar terbaik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, mendorong hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, serta ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru yang tidak bergantung pada ekstraktif.

Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan dengan profesionalisme aparatur sipil negara. Keempat, mengembangkan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Kelima, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Aulia juga menambahkan, 17 program dedikasi yang ditawarkan saat Pilkada lalu tetap menjadi landasan.

“Semua harus terukur dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, Aulia juga memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya agar setiap elemen masyarakat bisa menyampaikan masukan dan saran terhadap arah pembangunan daerah. Harapannya, RPJMD ini juga berdampak secara luas dari masukan tersebut.

“Ketika RPJMD ini selesai, disahkan DPRD, dan diterapkan, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman atau ‘kitab suci’ pembangunan Kutai Kartanegara untuk lima tahun ke depan.” Tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]