Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggandeng SKK Migas untuk memperluas akses pelatihan kerja bagi masyarakat.

Program ini diarahkan agar peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga berpeluang langsung terserap oleh industri yang membutuhkan tenaga kerja. 

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kolaborasi tersebut dijalankan melalui program Kukar Siap Kerja. Program ini bertujuan mempertemukan kebutuhan kompetensi pemberi kerja dengan kemampuan para pencari kerja yang selama ini belum sepenuhnya sesuai.

Menurutnya, kerja sama dengan SKK Migas juga melibatkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemkab Kukar mendorong pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.

“Kukar Siap Kerja itu konsepnya adalah mendekatkan gap antara pemberi kerja dengan pencari kerja,” kata Aulia belum lama ini.

Ia menjelaskan, peserta pelatihan diprioritaskan dari kelompok desil 1 hingga desil 5. Pemerintah daerah bertugas menjaring calon peserta, sedangkan pembiayaan pelatihan diharapkan dapat didukung oleh SKK Migas dan KKKS.

Aulia menyebutkan, terdapat tiga jenis pelatihan yang telah ditetapkan, yakni operator loader, welder atau juru las, serta operator alat berat lainnya, termasuk pengemudi.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau hampir 600 orang. Sementara itu, pelatihan yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2026 memasuki angkatan keempat, setelah tiga angkatan sebelumnya selesai.

“Harapan kita, pelatihan kita ini sudah terkoneksi dengan para pemberi kerja. Sehingga pada saat mereka selesai pelatihan, itu langsung diserap oleh industri atau para pemberi kerja,” jelasnya.

Di sisi lain, Aulia juga menyoroti tingginya biaya pelatihan welder dengan sertifikasi 4G yang mencapai Rp150 juta per orang. Padahal, kebutuhan sejumlah industri di Kukar, termasuk galangan kapal, tidak selalu mensyaratkan kompetensi hingga tingkat tersebut.

Karena itu, Aulia berharap standar pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri agar biaya lebih terjangkau dan jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan semakin banyak.

“Sekarang dengan anggaran kita, kita bisa memberangkatkan 25 orang. Ini sudah angkatan keempat yang mau kita berangkatkan,” ucapnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menyiapkan tenaga kerja lokal. Ia berharap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan, khususnya ring 1 PHM dan ENI, turut memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta diharapkan dapat diserap oleh KKKS yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi mereka.

“Sehingga anak-anak kita, utamanya di ring 1, teman-teman KKKS itu bisa mendapatkan pelatihan ini. Dan nanti setelah mereka selesai, bisa diserap oleh KKKS itu sendiri,” tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]