Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai memperkuat keterhubungan antara program pelatihan kerja dengan kebutuhan riil dunia usaha. Langkah ini ditempuh agar masyarakat yang telah mengantongi kompetensi memiliki peluang lebih besar untuk langsung terserap ke perusahaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan perusahaan, beberapa waktu lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi strategi pemerintah untuk menyelaraskan materi pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan industri.

"Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya membangun kemitraan, bukan hanya dengan lembaga pelatihan kerja, tetapi juga dengan dunia usaha sebagai pengguna tenaga kerja. Harapannya, lima perusahaan yang menandatangani perjanjian kerja sama bisa menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut bergabung," kata Dendy.

Menurutnya, selama ini salah satu kendala penyerapan tenaga kerja berasal dari belum selarasnya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi langsung mengenai jenis keterampilan yang dibutuhkan sehingga program pelatihan bisa disusun lebih tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan kebutuhan kompetensi dari masing-masing perusahaan dapat terinformasi kepada pemerintah. Dengan begitu, program pelatihan yang kami selenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri," sambungnya.

Ia menegaskan, tujuan utama PKS tersebut bukan sekadar menyelenggarakan pelatihan, melainkan memastikan lulusan pelatihan memiliki akses yang lebih jelas menuju dunia kerja.

"Substansi kerja sama ini bukan pada pelaksanaan pelatihannya, melainkan pada hilirisasi penempatan tenaga kerja. Jadi fokus PKS adalah memastikan lulusan pelatihan yang sudah memiliki kompetensi dapat langsung diserap oleh perusahaan," tambahnya.

Pada tahap awal, sekitar 320 peserta akan mengikuti pelatihan kompetensi yang dipersiapkan menjadi tenaga kerja siap pakai. Perusahaan yang telah bergabung dalam kerja sama itu juga berkomitmen memberikan prioritas kepada lulusan pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah.

Program tersebut sekaligus menjadi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang mengamanatkan perusahaan memprioritaskan sedikitnya 85 persen tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen.

"Perusahaan yang menandatangani kerja sama berkomitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan kompetensi yang difasilitasi pemerintah," ungkapnya.

Menyesuaikan kebutuhan pasar kerja, Distransnaker Kukar masih memprioritaskan pelatihan di sektor pertambangan, seperti operator alat berat, mekanik alat berat, dan welder.

Di sisi lain, juga mulai mengembangkan pelatihan di sektor ekonomi kreatif dan jasa, di antaranya content creator, desain grafis, hingga penjamah makanan.

Dendy menambahkan, pelatihan penjamah makanan menjadi salah satu program baru untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pelatihan ini kami siapkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara yang belum bekerja agar memiliki kompetensi dan dapat langsung disalurkan ke dunia kerja," tandasnya.

[RWT]