SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur mengepung Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4/2026). Massa menuntut evaluasi total hingga penyelidikan hukum terhadap berbagai kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud.

Koordinator Lapangan aksi, Erly Sopiansyah, memperkirakan sekitar 2.500 orang yang terdiri dari elemen masyarakat umum dan mahasiswa turun ke jalan. Aksi ini dipicu oleh sejumlah penggunaan anggaran daerah yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

"Harus dievaluasi. Saya tadi teriak juga, kalau bisa KPK usut tuntas semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur," ujar Erly melalui sambungan telepon.

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan tajam massa di antaranya pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar. Selain itu, warga mempertanyakan anggaran tim ahli sebesar Rp 10,5 miliar di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Erly juga menyoroti kebijakan Pemprov yang mengalihkan beban iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga tidak mampu kembali ke pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan gaya kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Di saat ekonomi lagi susah, Gubernur kami malah berleha-leha melakukan pemakaian anggaran daerah yang seenaknya sendiri,” tegas Erly.

Sentimen negatif publik juga diperkuat oleh narasi dinasti politik di Kalimantan Timur. Hal ini menyusul posisi strategis keluarga Rudy Mas’ud di pemerintahan, termasuk kakaknya, Hasanuddin Mas'ud, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, akhirnya menemui massa dan menandatangani pakta integritas. Dalam dokumen tersebut, dewan menyatakan kesiapan menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan audit total terhadap kebijakan Pemprov Kaltim.

DPRD Kaltim juga membuka peluang untuk menggunakan hak angket guna mendalami dugaan pelanggaran kebijakan. Namun, Ekti menegaskan bahwa langkah politik tersebut harus melalui mekanisme resmi di internal parlemen.

"Tentu setelah ini akan kita rapatkan dalam rapat pimpinan bersama unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi kelanjutannya," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Meski sempat beraudiensi dengan legislatif, massa tidak berhasil menemui Gubernur Rudy Mas'ud sepanjang aksi berlangsung. Demonstrasi yang berlangsung di Jalan Gajah Mada dan Jalan Teuku Umar ini berakhir setelah pimpinan dewan menjanjikan tindak lanjut atas tuntutan warga.

[TOS]