Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Desa Sebuntal di Kecamatan Marangkayu terus memacu pembangunan lingkungan dengan memanfaatkan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Rukun Tetangga (BKKDRT) dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).

Program yang digulirkan untuk memperkuat pembangunan berbasis komunitas ini kini menjadi salah satu motor perbaikan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di tingkat RT.

Kepala Desa Sebuntal, Herman menyampaikan, pelaksanaan BKKDRT di desanya berjalan dengan tertib dan transparan. Setiap kegiatan yang dibiayai dari program tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah RT dan pengawasan bersama warga.

“Seluruh kegiatan kami awasi agar sesuai dengan ketentuan. Prinsipnya, penggunaan dana harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Herman.

Ia menjelaskan, sebagian besar dana dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas dasar seperti saluran air dan jalan lingkungan. Selama ini, genangan air dan banjir lokal masih menjadi keluhan utama warga.

“Perbaikan drainase menjadi fokus utama kami tahun ini karena masih ada beberapa wilayah RT yang rawan tergenang. Melalui BKKDRT, kami ingin menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat,” lanjutnya.

Selain pembenahan infrastruktur, Desa Sebuntal juga tengah menata sistem pengelolaan sampah. Pemerintah desa telah menyiapkan lahan sebagai tempat pembuangan sementara serta mendorong setiap RT menyediakan tong sampah agar pengumpulan lebih teratur.

“Petugas kami sering kesulitan mengangkut sampah karena masih banyak warga yang belum sadar pentingnya menjaga kebersihan. Dengan dukungan BKKDRT, kami ingin memperbaiki sistemnya sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyambut baik wacana peningkatan alokasi BKKDRT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT, sebagaimana disampaikan dalam rencana program pemerintah kabupaten. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut akan memperluas cakupan kegiatan dan mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.

“Kalau dananya bertambah, tentu dampaknya akan lebih terasa. Kami bisa memperbaiki lebih banyak titik jalan dan drainase, serta memperkuat kegiatan sosial di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, memastikan pihaknya terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pengelolaan dana BKKDRT berjalan sesuai prosedur dan tepat guna.

“Setiap desa dan RT kami dampingi agar pelaksanaan program bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]