Kutim

Dinsos Sebut Masih Ada 9.492 Keluarga Miskin di Kutim

Kaltimtoday.co, Sangatta – Kutai Timur (Kutim) yang dikenal dengan kabupaten penghasil batubara terbesar maupun kabupaten yang memiliki kebun sawit terluas, nyatanya masih memiliki angka kemiskinan tinggi. Ada 9.492 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial (Dinsos).

Dari angka tersebut, keluarga miskin terbanyak ada di Kecamatan Muara Ancalong dengan 1.070 KK. Disusul oleh Sangatta Utara 925 KK dan Bengalon 811 KK. Tentu hal ini jadi tugas berat instansi terkait untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Baca juga:  Tekan Penularan Covid-19, Penyekatan Perbatasan Kutim-Bontang Berlangsung 7x24 Jam

Jika yang dihitung adalah keluarga maka bisa diasumsikan untuk jumlah orang miskin di Kutim jumlahnya tiga kali lipat. Karena dalam satu keluarga ada istri dan anak.

Kepala Dinsos Kutim, Jamiatulkhair mengatakan, angka itu muncul berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menjadi acuan penerima manfaat bantuan dan calon penerima bantuan. Termasuk di dalamnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

“Nah para penerima PKH ini yang kami simpulkan menjadi keluarga miskin. Jumlahnya sebesar itu,” ucapnya.

Baca juga:  Novel Minta Sekolah Tatap Muka di Kutim Dipertimbangkan Kembali

Dia memastikan, jika data tersebut sudah disaring dengan baik. Sehingga KK yang terdata itu tidak tercampur dengan program sosial lainnya.

“DTKS tidak bisa mencerminkan data kemiskinan absolut. Jadi memang perlu kami sortir dulu,” bebernya.

Setelah Dinsos mencoba melihat lagi data DTKS itu. Diputuskan warga miskin adalah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga:  Nekat Mudik Meski Dilarang, Lima Kendaraan di Kutim Dipaksa Putar Balik

“Karena sesuai DTKS, penerima PKH ini adalah warga dengan kemiskinan terbawah,” katanya.

Selanjutnya jika proses validasi ini selesai, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. Langkah intervensi akan ditetapkan oleh Bappeda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tapi sebenarnya program dari pusat juga sudah cukup banyak dan bisa dikolaborasikan,” ungkapnya.

Baca juga:  Pengurus Aliansi Jurnalis Kutai Timur Resmi Dilantik, Pewarta Siap Kawal Pilkada Sehat dan Damai

Selain PKH ada bantuan BPJS, bantuan Sembako dan lainnya. Tinggal bagaimana dipadukan jika ada program dari daerah. Termasuk nantinya jika ada keterlibatan perusahaan yang ada di Kutim dengan memberdayakan warga di desa sekitar.

“Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan dengan kantong-kantong kemiskinan. Yang jelas saat ini kami coba tuntaskan dulu validasi datanya,” tutupnya.

[EL | NON | ADV DISKOMINFO KUTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close