Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat pemantauan program pembangunan di wilayah pedesaan. Selama enam hari berturut-turut, Bupati Kukar bersama jajaran perangkat daerah melakukan kunjungan kerja ke enam kecamatan di kawasan hulu. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turut mendampingi dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan berbagai program desa, sejak 9 hingga 14 Oktober 2025. Enam kecamatan yang dikunjungi antara lain Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Kota Bangun Darat.

“Total ada tujuh kecamatan di wilayah hulu, tapi untuk Tabang tidak masuk agenda karena Bupati sudah lebih dulu berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, saat menghadiri kegiatan adat Mecaq Undat di Desa Buluk Sen dan peletakan batu pertama pembangunan SMK di Desa Tukung Ritan,” kata Arianto.

Berbeda dari kunjungan biasa, selama kegiatan berlangsung rombongan tidak kembali ke Tenggarong. Mereka menginap di tiap kecamatan yang dikunjungi agar dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan perangkat desa. Setiap hari diawali dengan Safari Subuh di masjid setempat, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan.

Menurut Arianto, fokus utama Bupati dalam kunjungan kali ini adalah memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan berjalan optimal hingga ke pelosok desa. 

“Beliau ingin melihat langsung bahwa warga bisa mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan membawa KTP tanpa hambatan,” tuturnya.

Selain pemantauan lapangan, kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan untuk menyalurkan sejumlah bantuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Di antaranya, bantuan perahu dari Dinas Perikanan untuk kelompok nelayan serta bantuan sarana air bersih dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Kegiatan di setiap kecamatan turut diisi dengan dialog bersama kepala desa, lurah, dan ketua RT. Dalam forum tersebut, Bupati melakukan evaluasi terhadap program bantuan keuangan Rp50 juta per RT, sekaligus membahas rencana pelaksanaan program RTKU Terbaik yang nilainya mencapai Rp150 juta.

“Evaluasi ini menjadi bagian penting agar program pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran. Melalui dialog terbuka, pemerintah daerah bisa langsung menampung aspirasi dari masyarakat di lapangan,” tandasnya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]