Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan dan Pengembangan UMKM dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara di Kalimantan Timur”. Kegiatan yang digagas Yayasan Mitra Hijau (YMH) bersama Universitas Mulawarman ini berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Jumat (24/10/2025) lalu.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah untuk memetakan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di kawasan terdampak tambang serta menggali potensi usaha pascatambang yang berkelanjutan. Melalui diskusi lintas sektor, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas diharapkan dapat merumuskan strategi bersama dalam memperkuat ekonomi lokal.

“FGD ini penting untuk memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Diharapkan muncul gagasan konkret dan kerja sama jangka panjang dalam membangun UMKM yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Irji.

Indonesia saat ini tengah melaksanakan agenda transisi energi menuju sumber terbarukan sebagai langkah menekan emisi karbon dan mencapai target Net Zero Emission. Namun, pergeseran ini turut membawa dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi daerah yang bergantung pada sektor pertambangan seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Samarinda.

Data BPS Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menyumbang lebih dari 46 persen terhadap PDRB provinsi pada 2023. Ketergantungan yang tinggi terhadap industri ekstraktif membuat masyarakat di daerah tambang rentan kehilangan sumber pendapatan ketika aktivitas pertambangan menurun.

Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kapasitas manajerial yang belum optimal.

Melalui forum FGD ini, para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, pelaku UMKM, dan komunitas agar tercipta ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan. 

“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi nyata untuk memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kalimantan Timur,” tandasnya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]