Kaltimtoday.co, Berau - Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menyatakan bahwa kondisi fasilitas di dalam area pasar basah Sanggam Adji Dilayas (SAD) memerlukan perhatian serius. Pembenahan dari segi sirkulasi udara dinilai mendesak untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

Langkah pengawasan ini diambil setelah dirinya berulang kali menerima laporan langsung dari para pedagang maupun pelanggan. Masyarakat mengeluhkan adanya aroma tidak sedap yang kerap mengendap di sekitar area pasar basah tersebut.

Sebagai tempat transaksi komoditas yang memiliki aroma amis seperti ikan, daging ayam, dan daging sapi, saluran udara di pasar basah harus menjadi prioritas penanganan. Kondisi tata ruang udara yang buruk dinilai dapat menurunkan kualitas pelayanan pasar tradisional terbesar di Berau itu.

“Keluhan mengenai aroma tidak sedap memang sering disampaikan, mengatasinya memang perlu ada pembenahan ventilasi,” katanya.

Sakirman menyarankan, agar sistem ventilasi di sekitar pasar basah turut dibenahi. Termasuk ditambah blower agar sistem aliran udara yang tidak segar bisa dibuang ke luar ruangan.

Langkah tersebut menurutnya bisa menjadi solusi untuk meminimalkan bau tidak sedap. Tujuannya agar menjaga warisan penghargaan yang pernah diterima sebagai pasar terbaik se Indonesia.

Menurutnya, kenyamanan pasar tak hanya dari akses yang memadai, tapi juga kebersihan dan kelayakan untuk menjaga kesehatan dari barang yang dijual hingga sampai ke tangan pembeli. 

“Meski pasarnya tradisional tapi kualitasnya tidak boleh kalah dari pasar modern, ini juga sebagai pengingat jika kualitas suatu fasilitas umum memang perlu diperhatikan agar berdaya saing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sakirman menegaskan bahwa penanganan dan pengawasan terhadap eksistensi pasar merupakan bagian dari tanggung jawab kerja jajarannya di Komisi II DPRD Berau. Oleh karena itu, ia mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pihak pengelola pasar dengan dinas terkait di pemerintahan kabupaten.

“Fokus pembangunan di tengah efisiensi ini, memang sebaiknya digarap untuk penanganan sarana dan prasarana publik yang sekiranya dapat pula dirasakan masyarakat umum,” pungkasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]