Kaltimtoday.co, Berau - Tanah masyarakat yang kerap bermasalah, terutama dari segi administrasi dan hak milik kerap menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Kondisi itu yang belakangan disorot Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi. Legislator tersebut mengimbau agar instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti berbagai permasalahan menyangkut tanah masyarakat.

Menurutnya, permasalahan tanah di Berau sudah sering ia dengar. Paling rentan adalah sengketa. Hal itu, kata dia, tidak bisa kita pungkiri. Sebab, banyak dari tanah masyarakat yang bersebelahan dengan konsesi maupun wilayah pembangunan dari pemerintah daerah.

"Saya prihatin apabila banyak dari masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan yang jelas, akhirnya tergusur, kondisi ini yang perlu jadi perhatian lembaga berwenang untuk merapikan hak lahan masyarakat," katanya.

Frans menyebut, apabila permasalahan sengketa dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan persoalan lain yang semakin rumit penyelesaiannya. Oleh karena itu, setiap aduan yang dilapor masyarakat bisa segera ditindaklanjuti.

"Saya harap persoalan tanah ini bisa diminimalisir dan menjadi bahan evaluasi pihak-pihak terkait," tandasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]