Bontang
DPRD Bontang Kritik Pemkot, Soal Warga Terdampak Covid-19 Hanya Dibantu Beras Bulog

Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang mendorong Pemkot Bontang untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19. Apalagi di masa PPKM Level 4 yang diterapkan di Bontang.
Bantuan itu penting, meskipun penyekatan sudah tidak dilakukan di sejumlah ruas jalan kota, namun ekonomi warga belum kembali pulih sepenuhnya.
“Kami berharap bantuan dari pemerintah cepat turun. Kalau hanya mengharap beras dari Bulog itu bukan bantuan,” kata Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Menurut Andi Faiz, tanpa ada wali kota atau pemerintah, beras dari Bulog akan tetap disalurkan oleh pemerintah pusat. Sementara yang diharapkan DPRD Bontang, ada inisiatif dari pemerintah daerah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial lainnya yang disalurkan untuk masyarakat.
“Tapi dicari formulasinya seperti apa agar semua sektor dapat melakukan perputaran ekonomi,” katanya.
Sementara terkait kebijakan penyekatan yang dihentikan Pemkot Bontang, Andi Faiz mengapresiasinya.
Dia mengatakan, Wali Kota Bontang Basri Rase peka terhadap bisikan hati masyarakat yang sangat menderita dengan adanya Covid-19, ditambah lagi diberlakukannya penyekatan jalan.
“Semoga dengan diberhentikannya penyekatan di dalam kota, memberikan setidaknya keluasan batin bagi masyarakat Bontang untuk lebih baik,” katanya.
Soal penanganan Covid-19, Andi Faiz mengatakan, hasilnya baru akan terlihat setelah dua pekan diterapkan PPKM Mikro dan PPKM Darurat level 4. Kalau masih berjalan, maka belum terlihat, dan kasusnya masih naik turun.
“Lihat dua pekan ini, PPKM berhasil di Bontang atau enggak,” pungkasya.
[RIR | TOS | ADV DPRD BONTANG]
Related Posts
- Audiensi Program Gratispol bersama Pemprov Kaltim, Unmul Beri Dukungan Penuh Pendidikan Gratis SMA-S3
- Dongkrak IPM di Bontang, Wali Kota Neni Usulkan Pemkot Akuisisi Universitas Trunajaya
- Jejak Cahaya di Ujung Jalan
- Sitti Yara Beri Catatan untuk Program Pengentasan Miskin Ekstrem di Bontang
- Andi Faizal Sentil Kepala OPD Rajin Mangkir Rapat Paripurna, Agus Haris: Kalau Tak Layak, Ditegur dan Dievaluasi