Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketimpangan akses pendidikan tingkat SMA di Kaltim. Pihaknya menilai persoalan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan belum menemukan solusi konkret dari pemerintah daerah.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sedikitnya empat kecamatan dilaporkan belum memiliki bangunan sekolah menengah atas negeri yang memadai. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Muara Wis, Muara Muntai, Marangkayu, dan Kota Bangun.

Sejumlah pelajar pun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, bahkan memilih bersekolah di lembaga swasta dengan biaya lebih tinggi.

Situasi ini mendorong perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan Unit Sekolah Baru kepada pemerintah provinsi. Mereka menilai kebutuhan akan SMA negeri mendesak karena jumlah lulusan SMP di wilayah tersebut terus meningkat setiap tahun.

"Ini bukan hal baru. Kami sudah mendengar persoalan ini sejak lama, namun kemampuan fiskal daerah sangat berpengaruh,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.

Menurutnya, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang menghambat realisasi pembangunan sekolah di daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas strategis dalam pembangunan daerah.

“Ini bukan sekadar pembangunan fisik. Ini menyangkut masa depan generasi, akses pendidikan, pemerataan layanan publik, dan kualitas sumber daya manusia,” sebutnya pada Kamis (27/11/2025).

Andi berharap pemerintah provinsi dapat menjadikan persoalan ini sebagai agenda prioritas dalam rencana pembangunan pendidikan ke depan, terutama di tengah momentum persiapan Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Semoga pemerataan akses pendidikan ini bisa dijadikan prioritas juga sama pemerintah, karena setiap pelajar punya hak pendidikan yang setara," tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]