Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengawal arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan usai mengesahkan sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) beberapa waktu lalu.

Salah satu perda yang disahkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029. Dokumen ini bakal jadi kompas utama Pemkab Kukar dalam merancang program strategis lintas sektor.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar Budiman menyebut, RPJMD bukan sekadar tumpukan rencana di atas meja birokrasi. Ia menjadi dasar arah kebijakan yang harus dijalankan dengan konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

“Setelah disahkan, DPRD akan memastikan setiap langkah pembangunan tetap berada dalam jalur yang ditetapkan RPJMD. Kalau melenceng, tentu kami punya kewenangan untuk mengingatkan,” ujarnya.

Budiman mengatakan, RPJMD kali ini dirancang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Karena itu, DPRD menilai perlu ada keseriusan dalam menurunkan arah besar itu ke program konkret, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

Sebab, fungsi pengawasan DPRD menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan. Tanpa pengawalan yang konsisten, RPJMD berisiko hanya menjadi dokumen simbolik tanpa dampak nyata di lapangan.

“Setiap kebijakan yang dijalankan dari RPJMD ini harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Budiman.

DPRD juga mendorong agar Pemkab Kukar segera menurunkan RPJMD ke dalam rencana strategis tiap perangkat daerah. Sinkronisasi lintas sektor ini, menurutnya, akan menggenggam secara utuh pelaksanaan program serta berjalan efisien dan saling mendukung.

Legislator asal fraksi Golongan Karya ini berharap, pengesahan RPJMD 2025–2029 bisa menjadi momentum baru untuk memperkuat arah pembangunan Kukar. Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi antarlembaga, Kukar diyakini bisa melangkah lebih terarah menuju visi “Kukar Idaman Terbaik”.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]