DPRD SAMARINDA
DPRD Samarinda Tolak Raperda Perumda Varia Niaga, Soroti Minimnya Kontribusi PAD
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga.
Penolakan tersebut dilakukan setelah DPRD menilai kinerja badan usaha milik daerah itu belum memberikan hasil yang signifikan bagi daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan kontribusi Perumda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum sebanding dengan besarnya penyertaan modal yang telah diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Berdasarkan catatan DPRD, total penyertaan modal yang telah dikucurkan pemerintah daerah kepada perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar. Namun, hingga saat ini kontribusi yang diterima daerah disebut baru berkisar Rp500 juta.
Menurut Iswandi, capaian tersebut dinilai masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan besarnya investasi yang menggunakan anggaran daerah.
“Kalau Rp10 miliar itu hanya disimpan dalam bentuk deposito dengan bunga lima persen saja, hasilnya juga bisa sekitar Rp500 juta. Jadi belum terlihat hasil usaha yang maksimal,” ujarnya.
DPRD menilai pengelolaan perusahaan daerah harus dilakukan secara profesional agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, legislatif menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Perumda Varia Niaga ke depan.
DPRD berharap setiap penyertaan modal dari pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, baik bagi keuangan daerah maupun pengembangan sektor ekonomi lokal di Samarinda.
[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- Kenalkan Kendaraan Elektrifikasi, Toyota Space Pamerkan Veloz Hybrid hingga Innova Zenix di BIGmall Samarinda
- Kemenkeu Bidik Pajak Marketplace hingga Coretax untuk Kejar Setoran Rp514 Triliun di Akhir Tahun
- Formula UMP 2027 Berubah: Mengacu UU Baru, Kebutuhan Hidup Layak Bisa Jadi Penentu Besaran Upah
- BMKG: 185 Zona Musim Mulai Masuk Musim Hujan November 2026, Ini Daftar Wilayahnya
- Kuasa Hukum HN Tegaskan Dana Rp165 Juta Pinjaman Pribadi Bukan Proyek, Ada Jaminan SK Kepegawaian









