Kaltimtoday.co - Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah terus menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia dari sisi ekonomi. Dampak utama yang diwaspadai adalah terganggunya ketahanan energi nasional dan potensi pembengkakan beban subsidi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dilaporkan mulai mengambil langkah antisipasi. Pemerintah kini mengalihkan impor produk bahan bakar minyak (BBM) ke Amerika Serikat (AS) demi mengamankan stok di luar kawasan konflik.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan Iran dengan Israel dan AS akan langsung menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut perhitungan Komaidi, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$ 1 per barel akan memperlebar defisit anggaran sebesar Rp 7 triliun. Hal ini terjadi karena kenaikan pengeluaran subsidi jauh lebih besar dibandingkan tambahan penerimaan negara.

"Setiap kenaikan US$ 1 per barel, APBN kita itu ada sekitar Rp 7 triliun. Jadi tambahan penerimaannya antara 3-4 (penerimaan), sementara dampak yang ditimbulkan untuk pengeluaran di subsidi energi antara 10-12 (pengeluaran)," ujar Komaidi saat dihubungi.

Komaidi menambahkan, jika harga minyak dunia melonjak hingga US$ 10 per barel, maka otomatis tambahan defisit dari sektor BBM bisa mencapai Rp 70 triliun. Angka ini dihitung dengan asumsi komponen variabel lainnya tidak mengalami perubahan.

Beban negara untuk menjaga stok BBM nasional juga tergolong besar. Dengan ketahanan stok saat ini sekitar 23 hari dan asumsi konsumsi tahunan 80 juta kiloliter, biaya pengadaan dan penyimpanan bisa mencapai puluhan triliun rupiah.

Berdasarkan ilustrasi untuk produk BBM RON 90 (Pertalite), biaya pengadaan dan komponen lainnya diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun per hari. Jika dikalikan dengan 23 hari masa ketahanan stok, maka dibutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun.

"Jadi Rp 2,5 triliun dikali 23 hari sehingga sekitar Rp 60 triliun untuk 23 hari ketahanan stok produk BBM di dalam negeri," papar Komaidi. Angka tersebut bahkan belum mencakup produk nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.

Selain beban subsidi, Supply Chain Indonesia (SCI) memperingatkan adanya potensi lonjakan biaya distribusi nasional. Konflik di Timur Tengah dinilai akan menekan harga barang di dalam negeri melalui transmisi harga minyak global ke harga solar domestik.

Founder dan CEO SCI, Setijadi, menilai solar merupakan komponen utama biaya operasional transportasi jalan yang menjadi tulang punggung logistik nasional. Kenaikan harga minyak global akan berdampak langsung pada ongkos angkut truk.

Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak sebesar US$ 25 per barel berpotensi mendorong kenaikan harga keekonomian solar antara Rp 750 hingga Rp 2.000 per liter, tergantung pada kurs rupiah dan kebijakan pemerintah.

Jika skenario memburuk dengan kenaikan harga minyak hingga US$ 50 per barel, tekanan pada sistem logistik akan semakin signifikan. Setijadi memprediksi kenaikan harga solar sebesar 10 persen dapat mendorong ongkos angkut naik sekitar 3,5 persen hingga 4 persen.

Lebih lanjut, apabila harga solar melonjak hingga 30 persen, maka hal tersebut dapat memicu lonjakan ongkos angkut hingga 10,5 persen sampai 12 persen. Kondisi ini dipastikan bakal membebani harga barang di tingkat konsumen.

[RWT]