Oleh: Dr. Kemal Sandi, SE., M.AB (Dosen Keuangan Bisnis dan Pengamat Kebijakan Moneter Universitas Mulawarman)

LONJAKAN harga minyak dunia kembali menjadi ujian serius bagi fondasi fiskal dan stabilitas keuangan Indonesia. Harga Brent yang bergerak mendekati dan menembus kisaran US$95–100 per barel terjadi ketika asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok di sekitar US$70 per barel.

Selisih ini bukan sekadar angka teknis dalam dokumen anggaran, melainkan variabel strategis yang menentukan arah defisit, tekanan inflasi, serta persepsi risiko investor terhadap Indonesia.

Sebagai dosen keuangan bisnis dan pengamat kebijakan fiskal, saya memandang bahwa kenaikan harga minyak saat ini bukan hanya shock jangka pendek, tetapi ujian terhadap konsistensi desain kebijakan fiskal Indonesia dalam menghadapi risiko eksternal. Struktur APBN Indonesia masih sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi karena ketergantungan pada subsidi BBM dan kompensasi energi kepada BUMN.

Tekanan Nyata terhadap APBN

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa target defisit APBN 2026 ditetapkan di kisaran 2,68% terhadap PDB. Namun simulasi fiskal memperlihatkan bahwa apabila harga minyak bertahan di atas US$90 per barel, defisit berpotensi melebar mendekati atau melampaui ambang 3% PDB, batas yang selama ini dijaga sebagai simbol disiplin fiskal pasca pandemi.

Dalam konteks historis, disiplin defisit di bawah 3% bukan sekadar kepatuhan regulatif, tetapi jangkar kredibilitas fiskal. Pada periode 2013–2014, ketika terjadi tekanan eksternal akibat taper tantrum Amerika Serikat, pelebaran defisit transaksi berjalan dan tekanan rupiah langsung berdampak pada lonjakan yield Surat Berharga Negara (SBN).

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia sangat responsif terhadap kombinasi defisit fiskal dan tekanan eksternal. Alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN beberapa tahun terakhir berada pada kisaran ratusan triliun rupiah, dan dalam APBN 2024 nilainya tercatat lebih dari Rp300 triliun.

Struktur belanja seperti ini menciptakan rigiditas fiskal karena sebagian anggaran terkunci pada pos yang bersifat non-discretionary dan sulit disesuaikan dalam jangka pendek. Setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi makro meningkatkan tekanan belanja negara dalam jumlah triliunan rupiah, sehingga mempersempit ruang untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan transformasi industri.

Dalam perspektif teori fiscal space (Heller, 2005), kapasitas pemerintah untuk memperluas belanja tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal sangat ditentukan oleh fleksibilitas struktur anggaran berupa dominasi subsidi energi mempersempit ruang tersebut dan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisasi.

Selain itu, dalam kerangka crowding-out effect, peningkatan pembiayaan defisit akibat subsidi berpotensi mendorong kenaikan penerbitan surat utang negara yang pada gilirannya meningkatkan biaya dana dan menekan investasi swasta.

Dari sudut pandang ekonomi publik, subsidi energi yang bersifat luas juga menimbulkan distorsi alokasi sumber daya dan mengurangi efisiensi konsumsi energi, sehingga menghambat transformasi struktural menuju sektor yang memiliki multiplier effect lebih tinggi.

Dampak terhadap Inflasi dan Neraca Pembayaran

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia tahun 2024 berada di kisaran 2–3%, relatif terkendali dalam target Bank Indonesia. Namun tekanan harga energi berpotensi mendorong imported inflation melalui kenaikan biaya logistik dan transportasi.

Dalam kerangka teori cost-push inflation, kenaikan harga input energi akan merambat ke harga barang dan jasa secara luas, terutama pada sektor manufaktur dan distribusi. Dari sisi eksternal, Indonesia masih berstatus net oil importer.

Ketika harga minyak naik, impor migas meningkat secara nilai, memperlebar tekanan pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Dalam teori balance of payments constrained growth yang dikembangkan Anthony Thirlwall, pertumbuhan ekonomi negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjaga keseimbangan eksternal.

Ketika defisit eksternal melebar, tekanan terhadap nilai tukar meningkat dan stabilitas makro menjadi rentan. Sebagai akademisi, saya melihat bahwa dampak ini terasa langsung pada biaya operasional, struktur harga, dan perencanaan investasi.

Ketidakpastian harga energi meningkatkan risk premium dalam keputusan ekspansi usaha. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan energi dan fiskal agar kalkulasi investasi tetap rasional.

Perbandingan dengan Negara ASEAN

Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, ruang gerak Indonesia relatif lebih terbatas. Malaysia memiliki fleksibilitas lebih besar karena status sebagai eksportir minyak bersih dalam periode tertentu dan reformasi bertahap subsidi energi.

Singapura memiliki ruang fiskal yang jauh lebih kuat dengan cadangan dan sovereign wealth fund yang besar. Thailand dan Vietnam menggunakan mekanisme dana stabilisasi energi untuk meredam fluktuasi harga tanpa sepenuhnya membebani APBN.

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan PDB lebih dari Rp20.000 triliun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menghadapi paradoks struktural yaitu skala ekonomi besar namun struktur subsidi energi masih berat dan menyerap ruang fiskal signifikan.

Dalam perspektif teori fiscal sustainability, ukuran ekonomi yang besar tidak otomatis menjamin ketahanan fiskal apabila komposisi belanja didominasi pengeluaran yang kurang produktif dan sensitif terhadap guncangan eksternal.

Kerangka sovereign risk theory menjelaskan bahwa pelebaran defisit dan peningkatan rasio utang terhadap PDB akan meningkatkan persepsi risiko gagal bayar relatif, yang tercermin pada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.

Ketika defisit melebar dan tekanan rupiah meningkat akibat memburuknya neraca transaksi berjalan, transmisi risiko terjadi melalui mekanisme portfolio rebalancing dan capital flow reversal, sehingga volatilitas pasar saham dan obligasi domestik cenderung naik.

Dalam ekonomi terbuka dengan mobilitas modal tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam model Mundell–Fleming, kombinasi tekanan fiskal dan depresiasi nilai tukar memperbesar sensitivitas pasar keuangan terhadap sentimen global.

Paradoks Indonesia bukan terletak pada ukuran ekonominya, melainkan pada kualitas struktur fiskal yang menentukan persepsi risiko dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Risiko Jangka Menengah bagi Pasar Keuangan

Pelajaran krisis 1998 menunjukkan bahwa kombinasi pelemahan rupiah, tekanan eksternal, dan ketidakpastian kebijakan dapat menciptakan spiral krisis yang dalam. Situasi saat ini tentu berbeda karena fondasi perbankan dan regulasi jauh lebih kuat.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Indonesia berada di atas 20%, jauh lebih tinggi dibandingkan masa pra-krisis 1998. Namun risiko bukan lagi pada sektor perbankan semata, melainkan pada persepsi fiskal dan arus modal.

Dalam teori fiscal sustainability, keberlanjutan fiskal ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga rasio utang terhadap PDB tetap terkendali dan memastikan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari biaya utang. Jika subsidi energi terus membesar tanpa reformasi struktural, tekanan terhadap pembiayaan utang meningkat dan cost of borrowing berpotensi naik.

Sebagai akademisi, saya menilai bahwa tantangan utama bukan sekadar menahan kenaikan harga BBM, melainkan membangun ulang desain subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak menggerus belanja produktif. Reformasi subsidi energi yang terukur, diversifikasi energi terbarukan, serta penguatan basis penerimaan pajak menjadi kunci menjaga stabilitas jangka menengah.

Ujian Kepemimpinan Kebijakan

Kenaikan harga minyak adalah variabel eksternal yang berada di luar kendali pemerintah. Namun respons kebijakan sepenuhnya berada dalam kendali nasional. Disiplin fiskal, transparansi pengelolaan subsidi, serta komunikasi kebijakan yang kredibel akan menentukan apakah Indonesia mampu mempertahankan stabilitas keuangan di tengah gejolak global.

Sebagai dosen keuangan bisnis dan praktisi, saya melihat momentum ini sebagai ujian kredibilitas kebijakan. Jika pemerintah mampu menjaga defisit tetap terkendali, menata ulang subsidi secara rasional, dan memperkuat fondasi energi domestik, maka pasar akan merespons dengan kepercayaan.

Namun jika ruang fiskal terus tergerus tanpa reformasi, tekanan terhadap rupiah, pasar obligasi, dan pasar saham akan semakin nyata. Harga minyak selalu bergerak siklis. Kredibilitas fiskal tidak boleh ikut bersiklus. Stabilitas keuangan Indonesia bergantung pada konsistensi kebijakan hari ini. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co