Nasional
Heboh Video Prabowo Ditayangkan di Bioskop, Menkomdigi: Bentuk Transparansi Publik
Kaltimtoday.co - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memberikan penjelasan terkait penayangan video Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop Tanah Air. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, langkah ini merupakan bagian dari strategi komunikasi publik sekaligus bentuk transparansi pemerintah mengenai program yang telah dijalankan.
Meutya mengatakan bahwa, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja nyata kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk transparansi publik. Masyarakat harus mengetahui program yang sudah berjalan serta bagaimana pelaksanaannya,” jelas Meutya Hafid di Kompleks Parlemen DPR, Senin (15/9/2025).
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menambahkan bahwa penggunaan bioskop dinilai wajar selama bertujuan menyampaikan informasi resmi kepada publik.
Menurutnya, layar lebar memberikan pengalaman visual dan audio yang lebih kuat dibanding media lain. Dengan begitu, pesan mengenai kebijakan dan capaian pembangunan dapat diterima masyarakat secara lebih menyeluruh.
“Bioskop menjadi salah satu media efektif, sama halnya dengan televisi, radio, media sosial, hingga papan reklame yang sebelumnya sudah digunakan pemerintah,” ungkap Fifi.
Penayangan video Presiden Prabowo di bioskop sebelum film tayang sempat menjadi viral dan ramai diperbincangkan warganet. Video berdurasi singkat tersebut menampilkan capaian program pemerintah, data, narasi, hingga pernyataan langsung Presiden Prabowo.
[RWT]
Related Posts
- Aturan Perdagangan Karbon Resmi Diterbitkan Presiden Prabowo, Siap Pungut Emisi Migas hingga Limbah
- Prabowo Tegaskan Sanksi Hukum untuk Distributor Pupuk Nakal Usai Penurunan Harga 20 Persen
- Prabowo Minta Menkeu Purbaya Salurkan Sebagian Dana Rp13 Triliun Kasus CPO ke LPDP
- Prabowo: Uang Korupsi Rp 13 T Bisa Bangun 8.000 Sekolah dan 600 Kampung Nelayan!
- Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Rp13 Triliun dari Kasus Korupsi CPO di Kejagung







