Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) mengikuti Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digelar di Samarinda pada 27–31 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ajang peningkatan kapasitas bagi pendamping desa dalam mempersiapkan pelaksanaan program nasional Koperasi Desa Merah Putih di daerah.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menjelaskan bahwa pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman teknis mengenai pembentukan koperasi, pengelolaan usaha, hingga mekanisme penyaluran dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

Ia menerangkan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional dengan plafon anggaran sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk setiap desa. Namun, dana tersebut belum dapat dicairkan karena masih dalam proses verifikasi.

“Pemerintah pusat masih memproses ribuan proposal dari seluruh Indonesia. Sekitar seribu sudah diverifikasi, 20 ribu sedang dievaluasi, dan puluhan ribu lainnya masih dalam tahap pengajuan,” kata Irji.

Di Kukar, terdapat tiga desa yang ditetapkan sebagai pilot project program ini, yaitu Desa Batuah, Desa Tanah Datar, dan Desa Sungai Meriam di Kecamatan Anggana. Ketiganya kini tengah menyiapkan struktur kelembagaan dan rencana usaha koperasi sesuai instruksi pusat.

Program Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025. Melalui program ini, setiap desa di Indonesia diinstruksikan membentuk koperasi melalui musyawarah desa sebagai wadah penggerak ekonomi berbasis potensi lokal.

Irji’i menambahkan, penyaluran dana nantinya akan dilakukan melalui bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Sektor usaha yang akan dikembangkan meliputi simpan pinjam, agen LPG, pupuk, logistik desa, apotek, gudang pendingin (cold storage), hingga penyimpanan hasil pertanian. 

“Cold storage ini disesuaikan dengan kebutuhan desa, misalnya untuk ikan di wilayah pesisir atau sayur-mayur di daerah pertanian,” tuturnya.

Pemerintah pusat juga menyiapkan lahan seluas seribu hektare untuk mendukung pembangunan infrastruktur koperasi. Dari total dana Rp3 miliar, sebagian digunakan untuk pembangunan fisik dan sebagian lagi untuk kegiatan operasional.

“Kami berharap koperasi yang sudah terbentuk bisa segera beroperasi setelah mekanisme penyaluran dana ditetapkan. DPMD siap mendampingi agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa,” tandasnya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]