Kaltimtoday.co, Samarinda - Meski mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan bahwa sektor koperasi masih dihadapkan pada persoalan mendasar berupa lemahnya administrasi dan legalitas. Hal ini membuat banyak koperasi di desa gagal berkembang dan tidak mampu mengakses bantuan.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai pembentukan koperasi sering kali berhenti pada tahap pendirian tanpa diikuti pengelolaan yang profesional.

“Administrasi yang berantakan membuat banyak koperasi gagal berkembang. Apalagi legalitas yang tidak lengkap membatasi akses koperasi untuk mendapatkan bantuan atau pembiayaan,” tegasnya.

Ia menilai, setelah legalitas terpenuhi, tantangan terbesar justru berada pada keberlanjutan usaha koperasi. Tidak sedikit koperasi berdiri, namun hanya sedikit yang benar-benar aktif menjalankan usaha dalam jangka panjang.

“Koperasi harus dipastikan berjalan, bukan hanya ada di atas kertas,” ujarnya.

DPRD juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, mulai dari DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, inspektorat hingga BPD desa. Pendampingan tidak boleh hanya dilakukan pada awal pembentukan, tetapi harus berkelanjutan melalui penguatan manajemen, perencanaan bisnis, hingga evaluasi rutin.

Sebagai langkah konkret, Salehuddin mengusulkan pembentukan satu hingga dua koperasi percontohan di Kutai Kartanegara sebagai model manajemen koperasi yang profesional dan transparan.

“Koperasi percontohan akan menjadi acuan agar desa-desa lain bisa melihat praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa administrasi rapi, sistem pengawasan kuat, dan pendampingan berkelanjutan, koperasi tidak akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]