Kaltimtoday.co, Bontang - Ratusan warga Kampung Sidrap melakukan demonstrasi di Jalan Slamet Riyadi, perbatasan Bontang-Kutai Timur, Sabtu (31/8/2024) siang. Aksi ini dilakukan lantaran warga menuntut agar Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memfasilitasi permintaan warga agar Kampung Sidrap masuk wilayah Bontang. 

Aksi ini berlangsung sejak pukul 10.40 Wita. Di bawah terik matahari, warga memblokade jalan, membentangkan poster berisi poin-poin tuntutan sembari menyampaikan orasi.

"Sidrap bersatu untuk BXT," 

"Bontang dekat Sangatta jauh," tulis poster yang dibawa demonstran.

Sempat terjadi adu mulut antara perwakilan demonstran dan Kepala Desa Martadinata, Kutim, Sutrisno. Sutrisno mengklaim demonstrasi tersebut tak berizin, sehingga ia meminta warga membubarkan diri. Namun belakangan klaim ini tak benar sebab kepolisian setempat menyebut izin sudah diterima sehari sebelum aksi terjadi. 

"Tutup saja jalannya itu,"

"Woi Pak Tris itu bukan orang Bontang," keras seorang ibu, yang juga merupakan peserta aksi.

Warga memilih memblokade jalan ini karena kabarnya jalan ini akan dilalui Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Dia rencananya menghadiri acara pembibitan benih di daerah Kampung Sidrap. Namun dari informasi diterima, Pj Gubernur batal hadir. 

Koordinator Aksi, Sodiqin menjelaskan, sejatinya ini merupakan aksi damai. Pihaknya ingin menyampaikan aspirasi warga Kampung Sidrap secara baik-baik pada Pj Gubernur. 

Mereka mendorong agar Pj Gubernur mendengar langsung keluhan warga. Selama lebih dari satu dekade, kata Sodiqin, warga Kampung Sidrap tidak mendapat perhatian dari Pemkab Kutim. Seluruh infrastruktur dasar macam air, listrik, kesehatan, hingga perbaikan jalan, semua bersumber dari Bontang. Entah itu bantuan perusahaan atau Pemkot Bontang.

"Di Sidrap itu SDA tidak ada, kami juga tidak pernah diperhatikan, 99,9 persen warga juga sudah KTP Bontang. Jadi untuk apa Kutim masih paksa kami (Kampung Sidrap) ikut mereka. Biarkan kami ikut Bontang," kata Sodiqin di sela-sela demonstrasi.

Sodiqin bilang aspirasi ingin disampaikan langsung ke Pj Gubernur dia bisa merasakan penderitaan warga selama ini, dan mendorong agar Kutim legawa melepas kawasan Kampung Sidrap jadi bagian Bontang. 

"Sudah dibawah ke MK (Mahkamah Konstitusi) tapi nasib kami masih terkatung-katung. Apa sih yang mau dipertahankan Kutim, kami ini tidak pernah mereka perhatikan. Semua datang dari Bontang," tegasnya.

Sebagai informasi, Kampung Sidrap adalah suatu kawasan yang berada di perbatasan Bontang-Kutim. Kendati secara administratif kawasan ini masuk wilayah Kutim, namun sekitar 99,9 persen dari 5 ribuan penduduk di sana memegang KTP Bontang.

Persoalan tapal batas Kampung Sidrap antara Bontang-Kutim ini sudah berproses lama, bahkan sudah nyaris 2 dekade. Terakhir Bontang membawa persoalan ini hingga ke MK untuk melakukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 47/1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Namun belakangan Kemendagri meminta Bontang mencabut permintaan uji materi tersebut. Kemendagri menekankan bahwa penyelesaian permasalahan dalam pemerintahan haruslah dilakukan secara administratif dan internal antar lembaga, bukan melalui jalur hukum di peradilan.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp