Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kaltim, Isran Noor menanggapi isu soal masyarakat Kaltim yang menolak kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Kabar ini mencuat ketika nama baru IKN diumumkan menjadi Nusantara pada Senin (17/1/22) silam.

Menanggapi hal tersebut, Isran Noor menegaskan bahwa masyarakat Kaltim tidak menolak perpindahakan IKN bahkan setelah UU IKN disahkan pada Selasa (18/1/22) oleh DPR RI.

"Bahkan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 26 Agustus 2019 lalu, masyarakat Kaltim sudah mendukung penuh. Tidak masalah, tidak ada klaim-klaim, apalagi penolakan," tegasnya melansir dari Suara.com, Sabtu (22/1/2022).

Isran juga menepis kabar bahwa masyarakat Kaltim menolak kepindahan IKN karena akan terpinggirkan oleh para pendatang, khususnya dari Jakarta.

Dia mengungkapkan, Kaltim tak memiliki jejak buruk dalam hal tolerasi dan keberagaman, termasuk keterbukaan kepada para pendatang nanti.

"Penduduk asli Kaltim itu sedikit, yang banyak itu dari Jawa 35 persen. Baru Sulawesi 20 persen. Sisanya campur dengan suku lain, termasuk suku asli Dayak, Kutai. Campur sama Banjar dan lainnya. Mereka hidup berdampingan tidak ada masalah," ujarnya.

Mengenai sekelompok masyarakat yang meminta untuk terlibat dalam pembangunan IKN, Isran mengatakan bahwa itu adalah hal biasa dan patut dipenuhi.

"Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tapi yang jelas, IKN ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan Jawa sentris, apalagi hanya Jakarta," tuturnya.

Dia meyakinkan bahwa, Kaltim adalah warga yang taat terhadap perintah dan aturan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi Kaltim untuk Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar bagi republik ini dan menjadi sumber pembiayaan negara.

Demikian juga pada era 70-an, Kaltim menjadi penyumbang devisa terbesar dari kayu terbesar dan termewah bagi negara.

Kemudian dari era 80-an hingga saat ini, Kaltim menjadi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia mencapai 60 persen. Dan sepanjang itu pula, rakyat Kaltim tidak pernah memberontak kepada negara.

"Apalagi saat Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Rakyat Kaltim sangat mendukung penuh karena kami sangat taat. IKN ini menjadi tantangan, sekaligus peluang besar bagi rakyat Kaltim sendiri," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan, IKN tidak dibuat untuk waktu satu dua tahun, karena ini adalah rencana masa depan republik yang mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas pemerintah melalui Badan Otorita yang dibentuk Presiden adalah meyakinkan tentang rencana jangka panjang ini.

"Jadi kalau dalam dua tahun ini belum ada apa-apa yang kita buat, saya kira itu berarti pemerintah tidak mampu meyakinkan masyarakat," tandasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.