Catatan Rizal Effendi 

SIAPA bilang Isran Noor tak punya panggung lagi? Mantan Gubernur Kaltim ini tetap dianggap tokoh nasional yang qualified. Buktinya pekan lalu dia diminta tampil dalam dua acara yang sangat berbobot. Menjadi penguji di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dan menjadi pembicara di Sidang Tahunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

Selain Unmul, Unpad termasuk almamater Isran. Soalnya dia meraih gelar doktor (S3) ilmu pemerintahan di sana pada tahun 2014 ketika masih menjadi Bupati Kutai Timur dan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Disertasi Isran saat itu berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dalam pemberian izin tambang batu bara. Lengkapnya berjudul: “Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara dialam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.”

Isran meraih nilai tertinggi dengan Indeks Prestasi (IP) 3,95. Itu pencapaian terbaik di seluruh jurusan program doktoral Unpad waktu itu. Karena itu dia berhak diberikan predikat cumlaude. “Pak Isran meraih nilai tertinggi dan di acara wisuda waktu itu untuk pertama kalinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) diwakili bidang sospol. Biasanya bidang lain,” kata Adrian Hakim, yang mendampingi Isran.

Karena kaya pengalaman dan cukup dalam penguasaan ilmu pemerintahannya, Isran diminta FISIP Unpad sebagai oponen pada Sidang Promosi Doktor Agus Taryana di kampus Unpad Bandung, Jumat (8/8) lalu.

Oponen adalah dosen penguji yang bertugas mengevaluasi dan memberikan pertanyaan terkait penelitian yang diajukan promovendus. Oponen bertugas memastikan bahwa mahasiswa benar-benar memahami topik penelitian yang telah mereka ajukan dan lakukan melalui pertanyaan dan sanggahan. 

Agus Taryana sendiri adalah dosen di FISIP Unpad, yang memiliki gelar S.AP dan M.AP serta menjabat sebagai Manajer Sumber Daya di Pascasarjana FISIP Unpad. Selain itu, ia juga aktif dalam penelitian dan pengajaran di bidang Ilmu Pemerintahan.

S.AP adalah Sarjana Administrasi Publik. Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program studi Strata 1 (S1) di bidang Administrasi Publik. Sedang M.AP adalah Magister Administrasi Publik. Gelar yang diberikan kepada lulusan program pascasarjana (S2) di bidang Ilmu Administrasi Publik.

Setelah melalui serangkaian pertanyaan dan pernyataan, Agus dinyatakan lulus dan berhak meraih gelar doktor ilmu pemerintahan dengan nilai memuaskan.

Dia menyatakan terima kasih atas kesediaan Isran menjadi salah satu dosen penguji. Beberapa saran yang disampaikan Isran kepada dirinya sangat berguna bagi dia sebagai dosen pengajar di Unpad untuk diajarkan kepada para mahasiswa.

SIDANG TAHUNAN MUI

Selain tampil di Unpad, Isran juga diminta menjadi salah satu pembicara dalam Sidang Tahunan MUI Pusat yang dilaksanakan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.”

Sidang yang berlangsung hangat dan menarik itu, digelar di Hotel Sultan Jakarta selama 3 hari sejak 8 sampai 10 Agustus 2025.

Di depan forum tersebut Isran menegaskan bahwa kunci kestabilan masyarakat Indonesia adalah pemerataan ekonomi umat termasuk umat selain Islam terutama dalam hal kedaulatan pangan dan energi.

Dia memahami saat ini banyak daerah mengutamakan ketahanan pangan dengan cara mendatangkan pangan dari luar daerah. “Itu boleh-boleh saja sepanjang harganya wajar,” ucapnya.

Menurut Isran, sekarang ini banyak jenis pangan lain selain beras yang bisa dikembangkan sebagai makanan pokok bergizi. Juga tak ada salahnya belajar pertanian sampai ke negeri China, yang memang sangat maju dan modern. “Sekitar 65 persen isi Alquran membimbing umat agar bisa berfikir lebih baik lagi untuk kehidupan,” tambahnya.

Isran yang pernah menjadi Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) mendorong dan meyakini Indonesia mampu mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan. “Di zaman Pak Harto saja kita bisa meraih swasembada beras, sehingga kita dapat penghargaan dari FAO,” katanya memberi semangat.

Di bagian lain dia mengkritisi pelaksanaan proyek pertanian sejuta hektare di Kalteng yang berakhir gagal. Hal yang sama dia ingatkan terhadap proyek pertanian yang digarap Haji Isam di Papua. “Jangan sampai terulang lagi di sana,” kata Isran.

Sidang Tahunan MUI menghasilkan dokumen Resolusi Jihad Ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025, Prof Dr Amany Lubis, Lc, MA sebagai bentuk pengesahan.

Lima fokus strategis Resolusi Jihad Ekonomi itu mencakup penguatan koperasi dan UMKM berbasis masjid dan pesantren, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, optimalisasi zakat dan wakaf serta distribusi aset.

Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI,  Ir Andi YH Djuwaeli, MRE menyebut resolusi ini sebagai bentuk nyata peran ulama sebagai khudimul ummah (pelayan umat) sekaligus shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah).

“Harapan kami, resolusi jihad ekonomi ini menjadi gerakan kolektif untuk membangkitkan ekonomi umat, khususnya dalam sektor pangan dan energi,” kata Andi seperti dirilis MUI.OR.ID.

Dalam  rangkaian sidang tahunan itu, MUI juga memberikan Anugerah Tokoh Inspiratif Penggerakan Ekonomi Umat kepada 9 tokoh nasional. Ke-9 orang itu Adalah H Chairul Tanjung, H Sandiaga Uno, H Aksa Mahmud, H Yusuf Hamka, H Andi Syamsudin, H Abdul Rasyid, H Anindya Novyan Bakrie, Hj Nurhayati Subakat dan Hj Diana Dewi.(*) 

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp