Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kecamatan Samboja Barat tengah fokus menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur penting tahun ini. Salah satu yang paling disorot adalah pembangunan kantor camat dan Balai Pertemuan Umum (BPU) yang menjadi kebutuhan mendesak bagi pelayanan masyarakat.

Camat Samboja Barat, Baharuddin, menjelaskan pembangunan kantor camat sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Proyek ini bahkan telah mencapai 90 persen dan ditarget rampung pada akhir Desember 2025. Menurutnya, pembangunan kantor baru ini penting agar pelayanan publik bisa lebih optimal.

“Kontraknya 150 hari, kalau dihitung sekitar empat bulan. Targetnya selesai Desember,” ujar Baharuddin saat ditemui belum lama ini.

Ia menyebutkan, pembangunan kantor camat masuk dalam program prioritas kecamatan tahun ini. Dari tiga kegiatan yang direncanakan, hanya dua yang benar-benar bisa berjalan akibat adanya rasionalisasi anggaran. Yang paling menonjol adalah kantor camat dan BPU.

“Karena anggaran terpangkas, kegiatan yang bisa jalan hanya satu lagi yaitu BPU. Yang lainnya masih tahap perencanaan dan belum sempat dilelang,” jelasnya.

Keberadaan BPU disebut sangat penting, mengingat Samboja Barat belum memiliki gedung representatif untuk menampung kegiatan masyarakat maupun acara pemerintahan. Selama ini, berbagai kegiatan masih harus menumpang di gedung serbaguna lain yang tidak memadai.

“Dengan adanya BPU, masyarakat punya ruang pertemuan yang layak. Tidak hanya untuk kegiatan resmi pemerintah, tapi juga untuk acara masyarakat,” tambah Baharuddin.

Meski rasionalisasi anggaran membuat sebagian rencana pembangunan ditunda, ia menegaskan proyek yang sudah berjalan akan dituntaskan sesuai kontrak. Hal ini dilakukan agar fasilitas publik bisa segera dimanfaatkan.

“Kita fokus dulu pada yang sudah kontrak, supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat lebih cepat,” katanya.

Selain kantor camat dan BPU, pihaknya tetap menyiapkan perencanaan untuk kegiatan lain agar bisa diusulkan kembali pada tahun berikutnya. Baharuddin berharap, dukungan anggaran tetap ada sehingga pembangunan di Samboja Barat tidak terhambat.

“Harapannya ke depan, program yang sempat tertunda bisa dilanjutkan. Karena semua itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]