Advertorial
Lewat Musrenbang, Syahrudin Harap Langkah yang Solutif untuk Pembangunan di PPU
Kaltimtoday.co, Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) merasa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penting dilaksanakan guna memberikan jalur yang selaras.
Menurut Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor bahwa, musrenbang merupakan wadah untuk memberikan arah dan petunjuk untuk pemerintah daerah.
“Masyarakat dan pelaku dunia usaha dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan skala prioritas. Ini bertujuan untuk mencapai pembangunan dengan cara menyusun program dan skala prioritas dalam mencapai tujuan pembangunan secara terarah, terpadu, dan terukur,” ucapnya.
Musrenbang RKPD 2024 juga berguna sebagai forum musyawarah antara pemangku kebijakan untuk membahas dan menyusun secara jelas langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang ada di PPU.
“Untuk program kegiatan tahun 2024, saya berharap menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU,” ucapnya.
Syahrudin menuturkan, di tahun ini ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan. Ini terlihat dari lini terkecil mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan guna menyerap aspirasi dari masyarakat secara efektif.
Menurutnya, sudah menjadi fungsi DPR dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. DPRD PPU juga sebagai cerminan rakyat bersama bupati dalam menampung, membahas, dan menyetujui aspirasi rakyat.
DPRD PP telah menampung dan menindaklanjuti hasil dari reses yang telah dilaksanakan. Tidak berhenti sampai di situ, aspirasi rakyat tersebut juga telah ditetapkan dan dibahas bersama-sama dengan Bupati PPU.
“Aspirasi tidak boleh keluar dari RPJMD, maka pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus sesuai dengan RPJMD,” tutupnya.
[RWT| ADV DPRD PPU]
Related Posts
- Reses DPRD Kukar, Rahmat Dermawan Fokus Serap Aspirasi Masyarakat Pesisir
- Pimpinan Definitif DPRD PPU Resmi Terbentuk, Alat Kelengkapan Dewan Segera Dibahas
- DPRD PPU Dorong Swasembada Pangan untuk Topang IKN, Harap Didukung Pemerintah Pusat
- Komisi II Tekankan Pentingnya Pasca Panen dan Pola Tanam untuk Kualitas Beras Premium di PPU
- Pajak Sarang Walet Masih Jadi Kendala, DPRD PPU Soroti Ketiadaan Aturan Khusus