Kaltimtoday.co, Tenggarong - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Badak Gas Alam 1, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), untuk sementara dihentikan.

Keputusan ini diambil setelah muncul polemik terkait pembagian buah kelapa kepada penerima manfaat yang sempat viral di media sosial.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, membenarkan bahwa aktivitas dapur MBG di lokasi tersebut memang dihentikan sementara. Keputusan tersebut berdasarkan laporan tim Badan Gizi Nasional (BGN).

“Berdasarkan laporan dari tim BGN yang langsung melapor kepada saya, kegiatan tersebut memang dinyatakan dihentikan sementara,” kata Sunggono, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, dari sisi kandungan gizi, kelapa sebenarnya tidak menjadi persoalan karena dapat menjadi bagian dari sumber nutrisi. Namun evaluasi lebih menyoroti aspek keamanan dalam proses pemanfaatan makanan oleh para penerima manfaat.

Menurutnya, penerima program MBG terdiri dari berbagai kelompok usia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran jika kelapa yang diberikan harus dibuka sendiri oleh penerima manfaat menggunakan alat tajam.

Dikhawatirkan anak-anak akan menggunakan pisau atau parang untuk membuka kelapa tersebut, yang berpotensi menimbulkan luka. Padahal dalam standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan MBG, makanan yang disajikan tidak boleh menimbulkan risiko keselamatan bagi penerimanya.

“Dalam SOP kegiatan MBG ditegaskan bahwa makanan yang disajikan tidak boleh menimbulkan risiko atau dampak lain,” tuturnya.

Sunggono menambahkan, klarifikasi terkait persoalan tersebut telah dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, pihak sekolah, penerima manfaat, hingga pengelola dapur MBG.

Dari hasil penelusuran sementara, kemungkinan terdapat upaya menghadirkan inovasi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Namun pelaksanaannya dinilai belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Terkait kelanjutan operasional SPPG Muara Badak Gas Alam 1, Sunggono menyebutkan,  keputusan akhir sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Hasil investigasi yang dilakukan tim BGN telah dilaporkan dan saat ini menunggu penetapan lebih lanjut.

“Pusat yang akan menetapkan apakah kegiatan tersebut dapat kembali berjalan atau tidak,” imbuhnya.Sunggono berharap, keputusan tersebut dapat segera keluar agar pelayanan program MBG di Muara Badak bisa kembali berjalan normal. Saat ini, di wilayah tersebut hanya tersisa dua SPPG yang masih beroperasi.

Menurutnya, akan sangat disayangkan apabila penghentian aktivitas berlangsung terlalu lama, selama pengelola dan mitra dapat memastikan penyajian makanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

“Harapannya tentu bisa secepatnya, karena di Muara Badak sendiri hanya tersisa dua yang masih beroperasi. Sepanjang pengelola dan mitra bisa memastikan asupan makanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,” tandasnya.

[RWT]