Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan perubahan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023. 

Besaran tunjangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 215/2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Berau Nomor 359/2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Berau. 

Dalam lampiran surat keputusan disebutkan besaran yang diterima setiap PPPK beragam, sesuai dengan golongan dan daerah penempatan ditugaskan. TPP terbesar diberikan kepada PPPK golongan 9, 10, 11, dan 12 yang ditugaskan di daerah sangat terpencil dengan besaran yang diterima Rp 3.600.000. Sementara besaran TPP terendah diberikan kepada PPPK pada golongan 5, 6, 7 dan 8 yang bertugas di perkotaan atau di daerah biasa dengan besaran yang diterima Rp 1.950.000.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan, besaran pemberian TPP ini ditetapkan melalui pembahasan bersama yang melibatkan tim anggaran pemerintah daerah serta tindak lanjut komitmen yang disampaikannya untuk mengevaluasi kembali besaran TPP, saat memberikan arahan kepada PPPK beberapa waktu lalu. 

“Jadi ini kebijakan Pemkab Berau untuk mengakomodir aspirasi para PPPK yang disampaikan kepada bupati. Kekurangannya akan dianggarkan di APBD Perubahan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih menjelaskan, Pemkab Berau menetapkan pemberian TPP mempertimbangkan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Terlebih setiap tahun akan terus dilakukan pengangkatan PPPK.  

Tahun ini jumlah PPPK mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya 400 orang bertambah menjadi 1.600 orang. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan program pemerintah mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi PPPK. 

“Jadi saya meminta dievaluasi dan tim telah selesai melakukan perhitungan. Jadi takehomepay nya sama dengan PNS pada golongan dan masa kerja yang sama,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemberian TPP ini merupakan tambahan penghasilan bagi ASN yang sewaktu-waktu besarannya bisa berubah, lebih besar atau bahkan menurun. Hal itu dilihat dari kondisi keuangan pemerintah daerah.

[RWT | ADV PEMKAB BERAU]