Kaltimtoday.co, Samarinda - Kebutuhan formasi pegawai untuk perekrutan PNS hingga PPPK saat ini masih dikaji ulang oleh Badan Kepegawaian Daerah Kaltim. Kemampuan fiskal menjadi pertimbangan serius untuk kebutuhan formasi tersebut.

Plt. Kepala BKD Kaltim, Yuli Fitriyanti menegaskan bahwa kemampuan fiskal menjadi tolak ukur, seberapa banyak bisa menampung formasi PNS dan PPPK.

"Fiskal jadi pertimbangan penting. Jangan sampai kita rekrut tapi tidak mampu membayar," sebut Yuli pada Selasa (14/04/2026).

Yuli menjelaskan, skema penerimaan pegawai kemungkinan mengacu pada prinsip zero growth. Dalam hal ini, zero growth adalah kebijakan rekrutmen ASN/CPNS dimana jumlah pegawai baru yang diterima disesuaikan secara presisi hanya untuk menggantikan pegawai yang pensiun, berhenti, atau meninggal dunia.

"Memang tahun ini ada sekitar 300 pegawai yang pensiun, jumlah itu berpotensi akan terisi kembali oleh kebutuhan dari jalur sekolah kedinasan yang masuk serta adanya mutasi pegawai dari kabupaten atau kota lain," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyebut fokus saat ini adalah memaksimalkan ribuan tenaga P3K yang baru saja direkrut pada periode sebelumnya agar kinerjanya lebih terukur.

"Kemarin juga kan tahun lalu kita udah rekrutmen 9 ribu lebih P3K, jadi itu juga kita berdayakan dulu, kita evaluasi dulu," tutur Yuli.

Sebagai informasi. saat ini total SDM pegawai di Kaltim mencapai lebih dari 21.000 orang, dengan komposisi P3K sekitar 11.000 orang dan PNS sekitar 9.000 orang. 

Kendati begitu, semuanya tetap harus melewati filter kemampuan keuangan daerah untuk bisa menampung seberapa banyak kebutuhan formasi PNS dan PPPK saat ini.

"Untuk saat ini kita masih mempertimbangkan banyak hal dulu, kita menata ulang dulu ini, kebutuhan kita seperti apa," tutupnya.

[RWT]