Advertorial

Perkuat Birokrasi, Pemda PPU Dukung Pengadaan ASN dan PPPK 2024

Muhammad Razil Fauzan — Kaltim Today 14 Maret 2024 20:04
Perkuat Birokrasi, Pemda PPU Dukung Pengadaan ASN dan PPPK 2024
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyapa tamu Rakornas Perispan Pengadaan ASN. (Humas Setda PPU)

Kaltimtoday.co, Penajam - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis (14/3/2024).

Lebih dari 500 undangan kepala daerah, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur, serta pejabat terkait lainnya dari seluruh Indonesia hadir dalam rapat yang dihelat  di hotel Bidakara Jakarta Selatan ini. 

Usai kegiatan tersebut, Makmur Marbun menyatakan bahwa Pemda PPU memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat, terutama dalam persiapan pengadaan ASN tahun 2024, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pemerintah pusat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, termasuk di PPU, untuk menjadi ASN. Oleh karena itu, pemda PPU sangat mendukung langkah ini," ujar Makmur Marbun.

Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau P3K sangat besar. Mulai 2024, seleksi CPNS akan dilakukan tiga kali dalam setahun, memberikan kesempatan lebih besar bagi mereka atau instansi yang belum memenuhi kebutuhan ASN.

Menurut Abdullah Azwar, seluruh tenaga honorer di Indonesia yang terdaftar dalam database akan dituntaskan pada 2024 ini. 

Dia juga mengajak bupati atau kepala daerah untuk mengkhususkan formasi bagi mereka yang telah terdaftar dalam database di BKN pusat, yang jumlahnya sekitar 2,3 juta, dengan tersisa sekitar 1,7 juta untuk tenaga honorer.

"Kami akan menyelesaikan penugasan ini paling lambat pada bulan Desember 2024. Jika ada ketidakadilan dalam data, mohon disampaikan kepada pemda masing-masing, karena kami meminta pertanggungjawaban mutlak kepada Bupati/Wali Kota terkait data yang diberikan kepada kami," kata Abdullah Azwar.

Selain itu, Abdullah Azwar menambahkan bahwa pemerintah pusat akan membuka sekitar 225 ribu formasi khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU, Kalimantan Timur (Kaltim), berdasarkan Instruksi Presiden Jokowi. Hal ini sebagai bagian dari kebijakan perpindahan IKN secara kontinyu. 

Abdullah Azwar juga menyatakan bahwa, pihaknya telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk direkrut sebagai ASN di IKN.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU] 

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp 



Berita Lainnya