Daerah

PKB Kaltim Ancam Hentikan Pembahasan APBD 2027 Jika Tak Pro Rakyat

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 07 April 2026 17:19
PKB Kaltim Ancam Hentikan Pembahasan APBD 2027 Jika Tak Pro Rakyat
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur, Syafruddin. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur, Syafruddin menginstruksikan seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKB agar dalam membahas dan merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2027 benar-benar berorientasi pada keberpihakan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, pihaknya telah memberikan perintah tegas kepada anggota DPRD dari PKB untuk menghentikan pembahasan apabila skema atau arah kebijakan dalam APBD tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama terkait alokasi bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota.

“Saya sudah perintahkan kepada anggota DPRD dari PKB agar dalam membahas dan merumuskan APBD 2027 harus betul-betul berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat," imbuhnya.

Menurutnya, ketika skema APBD tidak berpihak, terutama terkait hak atau jatah untuk kepentingan kabupaten/kota melalui skema bantuan keuangan, maka pihaknya sudah perintahkan untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD.

Syafruddin menjelaskan, hingga saat ini proses pembahasan masih berada pada tahap awal dan bahkan belum sepenuhnya rampung.

“Kalau sekarang posisinya memang masih deadlock. Sampai hari ini kan baru kamus usulan, dan itu pun belum selesai. Masih bisa dilihat sendiri bagaimana prosesnya,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa untuk pembahasan APBD 2027 mendatang, Fraksi PKB akan mengambil sikap tegas apabila kebijakan yang disusun tidak berpihak kepada masyarakat.

“Jika batang tubuh APBD itu tidak berpihak kepada masyarakat, maka fraksi PKB atau anggota DPRD dari PKB tidak akan ikut melanjutkan pembahasan. Artinya kami bisa melakukan walk out atau langkah lain. Prinsipnya, kami akan melawan kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegasnya.

Syafruddin juga menyinggung adanya kabar mengenai rencana penghapusan skema bantuan keuangan yang selama ini menjadi salah satu instrumen dukungan bagi daerah.

“Saya dengar ada desas-desus bahwa skema bantuan keuangan akan dihapus atau ditiadakan. Ini salah satu kebijakan atau rencana yang menurut kami tidak berpihak kepada masyarakat,” katanya.

[RWT]



Berita Lainnya