KALTIMTODAY.co, Bontang  - Pemkot Bontang bakal membatasi pengadaan mobil dinas pada 2026 dengan hanya menganggarkan satu unit kendaraan operasional untuk penanganan banjir. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memastikan tidak ada pembelian mobil dinas baru bagi pejabat sebagai bagian dari langkah efisiensi dan penajaman prioritas belanja daerah.

“Kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama. Pengadaan dilakukan jika memang benar-benar mendesak dan untuk pelayanan publik,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Adapun kendaraan yang direncanakan dibeli adalah mobil double cabin (4x4) yang dinilai mampu menjangkau wilayah terdampak banjir. Armada ini akan difungsikan untuk membantu distribusi logistik dan mobilitas petugas saat terjadi bencana.

Nantinya mobil tersebut akan menjadi aset Sekretariat Daerah (Setda) dan digunakan untuk kepentingan operasional kebencanaan. Neni menekankan kendaraan itu tidak diperuntukkan sebagai fasilitas pribadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

"Mobil ini nanti digunakan khusus untuk  kebencanaan, kayak banjir, kita kan memang tidak punya mobil double gardan yang bisa menerjang wilayah-wilayah banjir," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam rencana anggaran 2026, nilai pengadaan satu unit mobil tersebut diperkirakan sebesar Rp513 juta. Angka itu telah disesuaikan dengan harga pada e-katalog dan mempertimbangkan prinsip efisiensi.

Selain itu, ia juga memperketat pengawasan terhadap setiap usulan pengadaan kendaraan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh rencana pembelian wajib mendapat persetujuan langsung dari wali kota.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran difokuskan pada kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

[ADV DISKOMINFO BONTANG]