Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memastikan bahwa Program Gratispol Pendidikan akan diperluas untuk mencakup mahasiswa di seluruh jenjang semester mulai tahun 2026. Saat ini, program tersebut masih difokuskan bagi mahasiswa baru perguruan tinggi serta siswa baru tingkat SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.

"Insyaallah pada APBD murni tahun 2026, seluruh mahasiswa aktif di Kaltim akan mendapatkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)," ujar Gubernur Rudy Mas’ud saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Gedung Olah Bebaya, Senin (7/7/2025).

Penandatanganan kerja sama ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim dalam membangun masa depan pendidikan dan menyiapkan generasi emas Kaltim yang kompeten.

Gubernur yang akrab disapa Harum ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang digagas bersifat inklusif, tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahasa, maupun budaya. Menurutnya, kerja sama dengan PTS menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berwacana, melainkan benar-benar bergerak untuk memperluas akses pendidikan tinggi di daerah.

“Kami sangat bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya lagi,” tegas Harum.

Lebih lanjut, Harum menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD bukanlah pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang. Ia optimistis, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kualitas sumber daya manusia Kaltim akan mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia, bahkan di kancah internasional.

Pemprov Kaltim juga telah bergerak cepat bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri yang telah menyerahkan data mahasiswa baru. Gubernur berharap PTS juga segera menyusul agar proses pendataan dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif.

Tahun ini, kuota Program Gratispol ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya, dengan tambahan alokasi sebesar 10 persen di masing-masing perguruan tinggi. Misalnya, jika tahun lalu sebuah kampus menerima 1.000 mahasiswa, maka tahun ini maksimal dapat mengajukan 1.100 mahasiswa untuk program tersebut. Langkah ini diambil untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.

"Program ini harus dikawal bersama agar tepat sasaran, tepat guna, dan membawa dampak luas bagi masyarakat," tegas Gubernur Harum.

Penandatanganan PKS turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Sebanyak 45 perguruan tinggi swasta resmi bergabung dalam kerja sama pendidikan dengan Pemprov Kaltim tahun ini.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]