Kutim

PT Kobexindo di Kutim Ramai Pekerjakan TKA, Ramadhani: Warga Lokal Jangan Jadi Penonton!

Kaltimtoday.co, Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Ramadhani angkat bicara terkait adanya isu sejumlah tenaga asing yang dipekerjakan PT Kobexindo Cement (KC) yang beroperasi di Kecamatan Kaliorang.

Ketua Komisi C DPRD Kutim itu meminta, pemerintah Kutai Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk berhati-hati saat mengambil kebijakan memudahkan Tenaga Kerja Asing (TKA) atau kuli asing masuk ke Kutim.

Baca juga:  Dewan Kutim Dorong Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan

“Disnaker harusnya tegas, kadang ini permainan pusat tapi yang kena dampak yang di daerah, khususnya putra-putri daerah, bisa jadi penonton didaerah sendiri,” tegas Ramadhani.

Dia pun meminta, jangan sampai kuli asing itu berkeliaran, dan menggantikan pekerja lokal di Kutim.

Baca juga:  BPC HIPMI Kutim Gelar Muscab, Mansyur Terpilih Secara Aklamasi

“Kami wakil rakyat pastinya mendukung ketika banyak investor asing yang masuk. Tapi harus diwaspadai ketika kuli asing ilegal yang juga ikut masuk. Jangan sampai TKA itu berkeliaran di wilayah kami atau bahkan menggantikan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi di bidang itu,” kata Ramadhani.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga meminta, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan memastikan kompetensi tenaga kerja lokal terserap secara maksimal di Perusahaan Semen itu. TKA yang masuk pun diharapkan melakukan knowledge transfer kepada para pekerja lokal, sehingga kompetensinya meningkat.

Baca juga:  Profil Encek UR Firgasih, Ketua DPRD Kutim Yang Ikut Terjaring OTT KPK

“Mungkin ada bidang atau skill khusus yang belum dimiliki oleh pekerja lokal. Nah, hadirnya TKA itu, seharusnya dapat memberikan knowledge transfer ke pekerja kami. Dengan begitu, kompetensi pekerja kami juga akan meningkat,” tandas Ketua Komisi C itu.

Di sisi lain, Ramadhani juga meminta Disnakertrans Kutim untuk melakukan pengawasan terhadap TKA yang masuk, dan memastikan dokumen yang digunakan pun resmi.

“Jangan sampai justru kita malah diserbu TKA ilegal, yang rugi kami dan pekerja lokal,” pesan politisi dapil I Sanggata Utara itu.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close