SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Timur menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas masih maraknya praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Fenomena tersebut disorot karena diduga turut melibatkan oknum penegak hukum dan penyelenggara negara.

Muhammadiyah menilai praktik rasuah tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Selain itu, tindakan korupsi juga dinilai merusak kepercayaan publik serta menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bangsa.

Ketua PWM Kalimantan Timur, KH M Jafron, menegaskan bahwa sebesar apa pun tantangan yang dihadapi, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. Menurutnya, proses penegakan hukum di lapangan harus tetap dijalankan secara profesional, adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.

"Penegakan hukum harus tetap dilakukan secara profesional, adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Negara juga perlu terus memperkuat sistem pencegahan, pengawasan, dan pembinaan integritas agar korupsi tidak semakin mengakar," ujar KH M Jafron.

PWM Kalimantan Timur kemudian mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak kehilangan harapan dalam menghadapi situasi tersebut. Masyarakat diharapkan bisa terus menumbuhkan budaya kejujuran dan memperkuat pengawasan publik.

Dukungan juga perlu diberikan kepada aparat penegak hukum serta semua pihak yang tetap berkomitmen menegakkan hukum dengan jujur, berani, dan berintegritas.

Sebagai gerakan Islam yang mengemban misi dakwah amar makruf nahi mungkar, Muhammadiyah menyatakan akan terus mengingatkan pentingnya membangun kehidupan berbangsa yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.

Dengan ikhtiar bersama, keteguhan moral, dan pertolongan Allah SWT, PWM Kaltim meyakini bahwa Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah cita-cita yang mustahil untuk diwujudkan.

[TOS]