Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mendorong Pemprov Kaltim untuk rutin melakukan evaluasi terhadap capaian APBD di tiap tahun anggaran yang tengah berjalan. Sebab dia melihat, persoalan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) acap kali terulang tiap tahunnya. 

Dia menyadari bahwa masalah Silpa selalu berupaya dihindari oleh penyelenggara kebijakan. Sebab, jika terjadi Silpa maka ada program-program yang tak terealisasi. Hal ini berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan di Kaltim. 

Seno mengatakan, evaluasi secara khusus itu bisa menyasar ke proses lelang pengerjaan untuk proyek-proyek pembangunan fisik. Menurut dia, proses lelang yang ada itu mestinya bisa berjalan efisien. 

“Proses lelang yang ada selama ini, harusnya bisa dijalan dengan lebih efisien. Utamanya pada proyek berskala besar,” jelas Seno. 

Ditambahkan Seno, unit layanan pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim harusnya juga bisa memastikan proses lelang tak berjalan lamban. Pasalnya, hal itu berdampak pada masa pengerjaan ke pemenang lelang alias pihak ketiga. 

"Semakin lambat lelang, artinya semakin sedikit waktu yang tersedia untuk mengerjakan sebuah program pembangunan," tegas dia. 

Sebagai informasi, Silpa di Kaltim pada 2022 terbilang masih tinggi. Angkanya sekitar Rp 6 triliun lebih. Sesuai aturan, Silpa tersebut akan menjadi penerimaan pembiayaan dan masuk ke Perubahan APBD 2023 ini.  

[RWT | ADV DPRD KALTIM]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.