Kaltimtoday.co, Samarinda - Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Solidaridad Indonesia mendukung penuh kegiatan Bimbingan Teknis/Bimtek yang diadakan oleh Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Palma (Dirat SALMA) serta Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan (Dirat HHP), bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (19/6/25). 

Kegiatan ini adalah upaya percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya dengan tujuan memperkuat pemahaman teknis dan mengatasi hambatan prosedural yang sering dihadapi petani sawit swadaya dalam mengakses skema pendanaan untuk sertifikasi sawit berkelanjutan.

Bimbingan teknis ini diharapkan dapat menjawab berbagai kendala yang dihadapi dinas-dinas terkait di kabupaten, koperasi petani sawit, dan petani sawit swadaya, seperti kerumitan dalam pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya-Elektronik (E-STDB), pemenuhan dokumen legalitas lahan, dan prosedur pengajuan program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari BPDP. Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan dari tingkat pusat dan daerah, termasuk perwakilan pemerintah, lembaga pekebun, dan petani, berdiskusi untuk menyelaraskan pemahaman dan mencari solusi praktis terbaik.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dirat SALMA, Dirat HHP, serta BPDP,  dengan memberikan paparan langsung tentang peraturan terbaru, termasuk mekanisme pengajuan sarpras, biaya sertifikasi maupun pendanaan  bagi petani sawit swadaya dengan mekanisme melalui koperasi maupun lembaga kelompok petani lainnya. 

Sesi diskusi interaktif memfasilitasi konsultasi langsung antara para petani dan pengambil kebijakan.  Termasuk di dalamnya pembahasan dan solusi yang menjawab  hambatan yang biasa dihadapi serta panduan teknis yang jelas mengenai proses pengajuan pendanaan hingga verifikasi teknis/vertek.

“Petani sawit swadaya menjadi tulang punggung industri sawit nasional, namun seringkali menghadapi hambatan terbesar dalam memenuhi standar keberlanjutan, karena kurang tersedianya informasi yang lengkap di wilayahnya, serta pendampingan untuk memahami regulasi dan program pemerintah yang disediakan . Melalui dukungan Kementerian Pertanian melalui Dirat Salma, Dirat HHP dan BPDP. Kami berupaya menjembatani informasi kepada para pihak, menyampaikan kebutuhan akan peningkatan kapasitas serta pendampingan, baik bagi petani sawit swadaya maupun dinas-dinas terkait yang berada di wilayah kebun petani sawit swadaya,” ungkap Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia. 

“Bimtek ini sejalan dengan semangat Perpres No.16 tahun 2025 yang menjadi langkah nyata untuk memastikan petani sawit swadaya tidak tertinggal dalam proses transisi menuju perkebunan sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing global.”

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Bp. Ardi Praptono mendukung penuh upaya percepatan sertifikasi ISPO ini. 

"Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan sertifikasi ISPO bagi petani sawit swadaya. Skema pendanaan yang disediakan melalui BPDP dirancang untuk meringankan beban petani. Kami menyambut baik inisiatif Solidaridad dalam membantu mensosialisasikan dan memberikan pendampingan teknis, sehingga dana yang dikelola BPDP dapat terserap secara maksimal, khususnya untuk kebutuhan sarana dan prasarana kebun kelapa sawit yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat," pungkasnya. 

Hasil dari bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah petani sawit swadaya di Kalimantan Timur yang berhasil mengajukan proposal dan memperoleh sertifikasi ISPO. Masukan dari para peserta juga akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk penyempurnaan kebijakan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2025, demi menciptakan sistem yang lebih responsif dan aplikatif di lapangan.

Acara bimtek ini dihadiri oleh Dinas Provinsi Perkebunan Kaltim, Kantor Wilayah ATR/BPN Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah IV Samarinda, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Paser, ATR/BPN Kab. Paser, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur, ATR/BPN Kutai Timur, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara, Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng-Kutai Timur, Koperasi Mitra Mandiri Jaya Bersama-Kutai Timur, Koperasi Tani Lestari-Paser, dan Koperasi Belayan Sejahtera, Kutai Kartanegara.

[RWT]