Kaltimtoday.co, Berau - Suhu politik di Kabupaten Berau semakin hangat menjelang Pilkada 2024. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati telah dibuka, dan elektabilitas para tokoh pun menjadi sorotan.

Semakin “seru”nya perpolitikan di Bumi Batiwakkal tak lantas membuat Pemkab Berau tinggal diam. Situasi seperti ini justru menjadi sorotan untuk menghindari agar aparatur sipil negeri tetap menjaga netralitasnya sebagai ASN.

Seperti halnya diungkapnya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said belum lama ini. Dia mengatakan, saat ini memang belum memasuki tahapan penetapan pasangan calon, jadi siapa pun masih mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi mendukung para tokoh yang digadang maju menjadi bacalon bupati dan Wabup, termasuk para pegawai plat merah.

“Namun apabila sudah penetapan, maka para ASN wajib untuk menjaga netralitasnya, larangan seperti like, komentar dengan maksud berpihak pada salah satu pasangan calon maka itu sudah tidak boleh,” katanya.

Penetapan pasangan calon dijadwalkan pada bulan September. Namun, sosialisasi dan antisipasi terkait netralitas ASN telah dilakukan jauh-jauh hari.

Said meyakini para ASN di lingkup Pemkab Berau sudah sangat paham dengan kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri saat masa Pilkada berlangsung.

Menurut ia, untuk memberi dukungan cukup saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan bentuk dukungan seperti ikut mengkampanyekan dengan mengekspresikan di media sosial dan lain sebagainya tidak diperkenankan.

“Kalau untuk menyalurkan hak pilih itu merupakan kewajiban semua warga indonesia yang punya hak suara, namun khusus bagi pegawai negeri apabila itu memiliki kecenderungan mendukung paslon itu yang dilarang,” tegas Said. 

[MGN | RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp