DPRD SAMARINDA

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Produktivitas ASN dan Pengangguran Terselubung

Claudius Vico Harijono — Kaltim Today 23 Mei 2026 19:14
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Produktivitas ASN dan Pengangguran Terselubung
Apel Pemkot Samarinda menandakan tingkat produktivitas pegawai. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti fenomena pengangguran terselubung dan rendahnya produktivitas sebagian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.

Menurut Anhar, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pengangguran terbuka, tetapi juga menyangkut pekerja yang dinilai tidak bekerja secara maksimal meski telah memiliki pekerjaan tetap.

“Ini bicara soal pengangguran. Ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu pengangguran terselubung. Orang bekerja, tapi tingkat produktivitasnya rendah,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut juga dapat terjadi di lingkungan birokrasi, terutama pada ASN yang sudah merasa aman setelah memperoleh status pegawai tetap.

Menurutnya, sebagian pegawai hanya menjalankan rutinitas administratif tanpa memberikan produktivitas optimal dalam pelayanan publik.

“Kadang kerjaannya hanya sampai siang, setelah itu tidak maksimal lagi. Padahal usia produktif mereka masih panjang,” katanya.

Anhar juga menyinggung sistem pengawasan kehadiran pegawai yang dinilai belum sepenuhnya efektif meningkatkan kinerja. Ia menilai teknologi absensi semata tidak cukup jika tidak diiringi pengawasan dan evaluasi berbasis produktivitas.

Selain itu, ia mendorong sistem penempatan jabatan di birokrasi lebih mengutamakan kompetensi dan kemampuan individu dibanding faktor kedekatan atau senioritas semata.

“Kalau seleksi benar-benar berbasis kompetensi, tentu hasilnya akan berbeda,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Anhar juga menilai pola kerja berbasis kontrak atau outsourcing di sektor tertentu dapat mendorong peningkatan produktivitas karena pegawai dituntut menunjukkan kinerja secara berkala.

Namun demikian, ia menekankan pekerja kontrak juga harus mendapatkan penghargaan yang layak sesuai kompetensi dan beban kerja yang diberikan.

Menurutnya, reformasi pola kerja birokrasi menjadi penting agar pelayanan publik lebih efektif sekaligus membuka ruang bagi tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan etos kerja tinggi. (Adv) 

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA] 



Berita Lainnya