Kaltimtoday.co, Samarinda - Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji mewarnai era baru di Benua Etam. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, pemerintah provinsi dikejar target dalam menuntaskan programnya selama lima tahun ke depan.

Di masa awal jabatannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tidak luput dari kritik dan masukan publik. Apalagi, polemik pengadaan mobil dinas Rp 8,5 Miliar menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Seniman dan Budayawan Dayak Kaltim, Martinus Usat mencoba mengamati dan mencerna soal pengadaan mobil dinas itu. Mulai dari kritikan publik, respon pejabat, hingga regulasi yang mengatur pengadaan tersebut.

Ia menilai, pengadaan mobil dinas tersebut bukan tanpa alasan. Gubernur sendiri sudah mengklarifikasi bahwa keperluan mobil dinas itu, dibutuhkan untuk menjemput tamu-tamu dari daerah maupun mancanegara, khususnya di Jakarta.

"Gubernur sudah menjelaskan kegunaan mobil itu, dan secara aturan tidak menabrak regulasi kan," ungkapnya.

Dalam Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa tipe model sedan, spesifikasi kapasitas mesinnya maksimal 3.000 cc sedangkan SUV kapasitas mesinnya maksimal 4.200 cc. Gubernur Kaltim disebut akan menggunakan kendaraan dinas jenis SUV Hybrid bermesin 3.000 cc. Modelnya belum diketahui dengan pasti.

"Dari pengakuan gubernur pak Rudy Mas'ud, belum ada pengadaan mobil dinas di Kaltim. Maka memang kebutuhannya untuk berdinas, terlepas harga yang dinilai masyarakat tidak sejalan dengan instruksi kebijakan efisiensi pak presiden," imbuhnya.

Menurutnya, isu ini menjadi keruh akibat komentar-komentar buzzer hingga akun media sosial yang memelintir narasi soal pengadaan mobil dinas. Tapi ia meyakini, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tentu menerima kritikan dari masyarakat.

"Isu ini tidak perlu diperpanjang. Kasih kesempatan Gubernur untuk fokus menuntaskan program-program sesuai janji politiknya," tegas Martinus.

Rudy Mas'ud Dengan Senang Hati Temui Mahasiswa Saat Demo

Senin, 23 Februari 2026, menjadi momen perdana Rudy Mas'ud menemui para demonstran di depan Kantor Gubernur Kaltim. Ia hadir ditengah kerumuman, duduk bersila, menerima seluruh aspirasi dan tuntutan mahasiswa.

Beberapa tuntutan diantaranya adalah evaluasi program Gratispol, transparansi anggaran termasuk pengadaan mobil dinas, pemerataan pembangunan, hingga kerusakan lingkungan.

Dalam sesi dialog, Gubernur juga menyampaikan bahwa mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah. Kritik menjadi penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran. 

Martinus Usat berpendapat, pemerintahan Rudy-Seno tidak anti kritik. Terlebih, momen kemarin menjadi penting ketika seorang kepala daerah, mendengarkan langsung masukan dan kritikan dari mahasiswa maupun masyarakat.

"Pemerintah kita tidak anti kritik. Gubernur Pak Rudy Mas'ud kemarin juga sudah bertemu dengan mahasiswa, dan siap menindaklanjuti tuntutannya. Bahkan saat diminta debat terbuka dengan Unmul, beliau menjawab sangat berani," jelasnya.

Menakar satu tahun kepemimpinan Rudy-Seno, Martinus mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk menilai kinerja pemerintah provinsi secara objektif. Isu pengadaan mobil yang ramai hingga ke nasional, seakan menutupi kinerja yang sudah dilakukan pada tahun pertama.

Faktanya, program-program prioritas Rudy-Seno sudah berjalan. Tahun 2025, pemprov telah menyalurkan bantuan pendidikan UKT gratis kepada 32.853 mahasiswa di Kaltim. Anggaran akan ditambah sebesar Rp 1,3 Triliun, dengan target penerima manfaat lebih besar sekitar 158.000 mahasiswa di tahun 2026.

Ditambah 65.004 siswa baru dari 447 SMA/SMK/SLB di Kaltim juga menerima seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026.

Belum lagi, bantuan juga menyasar 877 penjaga rumah ibadah yang diberangkatkan umroh gratis bagi marbot masjid dan perjalanan religi bagi non muslim, dan beberapa program lainnya yang tengah berjalan.

"Pak Gubernur baru menjalani pemerintahan di tahun pertama, ia harus fokus menyelesaikan masalah-masalah yang lebih urgensi di Kaltim, dan saya mengajak masyarakat untuk dorong gubernur kita membawa Kaltim ke arah yang lebih baik," tutupnya.

[RWT]