Kaltimtoday.co, Berau - Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menyarankan agar proses lelang barang dilakukan dengan memperhatikan prioritas yang lebih bermanfaat untuk khalayak umum, Senin (14/4/2025).

Meskipun ia menyebut, sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku bahwasanya, barang yang siap lelang sudah semestinya segera dilelang agar tidak terjadi keterlembatan dalam proses lelang di tahun 2025.

Anggota DPRD Berau enam periode tersebut tak menyangkal, jika keterlambatan proses lelang di daerah memang disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat. Di antaranya efisiensi anggaran, sehingga banyak dari pemda harus mengencangkan ikat pinggang demi suksesnya program kerja.

"Negara sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja menyusul kebijakan efisiensi yang dampaknya hingga ke daerah," katanya.

Menurut Rudi, langkah paling afdal di tengah keterbatasan anggaran adalah dengan memanfaatkan barang yang sekiranya masih layak serta bisa digunakan. Tanpa harus membeli barang baru atau proses lelang.

Dengan proses lelang yang dilaksanakan secara terus menerus justru akan menambah beban anggaran daerah. Untuk itu, ia menyarankan, agar melakukan perawatan (maintenance). Dia menelaah, lebih murah melakukan perawatan ketimbang harus membeli baru.

"Artinya lebih baik yang masih bisa dipakai walaupun sudah lima tahun, sepuluh tahun ke atas pakai aja dulu, semasih kondisinya baik," saran Rudi.

Pemerintah daerah pun diharap jangan memaksakan untuk membeli operasional baru yang masih layak pakai. Sementara fasilitas publik lain, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan jalan umum masih banyak yang belum terjamah penanganan berupa peremajaan maupun perbaikan.

Rudi meminta OPD jangan "manja" apabila jika pembelian barang operasional tersebut dalihnya, hanya sebagai penunjang akses ke beberapa kecamatan yang sulit dilalui kendaraan dinas pribadi.

"Pokoknya selagi masih bisa dipakai, pakailah, marilah kita kencangkan ingat pinggang kita, karena negara saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja dalam masalah keuangan, kita daerah harus menyesuaikan," tambahnya.

[MGN | RWT]