Kaltimtoday.co - Polri mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi layanan hotline 110 jika merasa terganggu oleh aksi organisasi masyarakat (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa pada momen Lebaran 2026. Layanan tersebut disediakan agar kepolisian dapat segera melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa pemberian bantuan di momentum Lebaran sejatinya adalah wujud kemurahan hati secara sukarela. Namun, kepolisian membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika permintaan bantuan tersebut mulai bersifat memaksa dan mengganggu kenyamanan publik.

"Silakan kemudian nomor 110 dihubungi. Hotline 110 dihubungi jika masyarakat merasa terganggu," ujar Isir di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dalam menangani laporan tersebut, Polri akan mengedepankan upaya preemtif dan preventif, seperti penyampaian imbauan kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan agar aksi permintaan THR tersebut tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Meski mengutamakan langkah persuasif, Isir menekankan bahwa opsi penegakan hukum tetap terbuka bagi Polri. Tindakan tegas akan diambil jika aksi permintaan THR tersebut dilakukan secara terstruktur, masif, dan sudah sangat meresahkan masyarakat luas. 

"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan, tetapi itu langkah terakhir," tegas Isir.

Layanan 110 merupakan saluran komunikasi cepat dan bebas pulsa yang dapat diakses selama 24 jam. Dengan melaporkan gangguan melalui jalur resmi, diharapkan masyarakat tidak terjebak dalam aksi premanisme berkedok permintaan sumbangan hari raya yang kerap muncul menjelang Idulfitri.

[RWT]