Kaltim
Tujuh Bakal Calon Pilgub Daftar ke Gerindra Kaltim, Tim Penjaringan Tekankan Aspek Popularitas dan Elektabilitas
Kaltimtoday.co, Samarinda - Sebanyak tujuh bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah resmi menyerahkan formulir pendaftaran ke DPD Partai Gerindra Kaltim. Untuk itu, tim penjaringan menekankan aspek popularitas serta elektabilitas agar bisa mendapat surat rekomendasi dari Partai Gerindra pusat.
"Yang sudah daftar ada tujuh bakal calon baik itu bacalon gubernur dan wakilnya. Untuk bacalon gubernur yakni Rudy Mas'ud, Isran Noor, dan Mahyudin. Kalau untuk wakilnya, Seno Aji, Hadi Mulyadi, Makmur HAPK, dan Bonifasius,” ujar Sekretaris Tim Penjaringan Pilkada Gerindra Kaltim Helmi Abdullah pada Kamis (23/05/2024).
Setelah menutup penjaringan bakal calon, DPD Partai Gerindra Kaltim akan melakukan rapat pleno untuk membahas berkas-berkas pendaftaran bakal calon yang nantinya akan diserahkan ke DPP Partai Gerindra.
"Sesuai arahan pusat, memang kader diprioritaskan. Tapi dilihat dulu, kan tolak ukurnya adalah survei, popularitas, elektabilitas hingga investasi sosial," jelas Helmi.
Helmi menjelaskan, meski prioritasnya kader dari Gerindra, tapi pihaknya juga tidak menutup mata dengan adanya pendaftaran bacalon lainnya. Ini merupakan bentuk komitmen Partai Gerindra, untuk memberikan kesempatan bagi bakal calon lain yang memenuhi syarat kriteria Partai Gerindra.
"Makanya kami mengusung calon gubernur, karena masih belum siap. Sebenarnya kader kami ada yakni Andi Harun. Tapi dia kan lebih memilih untuk berkontestasi di Pilwali," imbuhnya.
Ia menambahkan, tentu butuh waktu untuk menentukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan bagi partai tersebut untuk mengusung bakal calon di Pilgub pada November mendatang.
"Hari ini rapat pleno, dan dihadiri juga 10 kab/kota. Dan akhirnya nanti ada di keputusan DPP ya," tutupnya.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara