Kaltimtoday.co, Tenggarong - Layanan dasar berupa air bersih, listrik, dan infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama warga di tiga desa di Kecamatan Muara Kaman dan Sebulu.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusahaan, Selasa (2/9/2025).

RDP ini dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), PDAM Tirta Mahakam, PLN, hingga perwakilan perusahaan di wilayah Muara Kaman.

Kepala DPMD Kukar, Arianto menyampaikan, tiga desa yang mengadukan kondisi pembangunan adalah Desa Menamang Kiri di Muara Kaman, serta Desa Mekar Jaya dan Sumber Sari di Sebulu.

Menurutnya, sejumlah program pembangunan memang sudah berjalan, namun belum memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

“Intinya ada kelompok masyarakat yang meminta untuk dioptimalkan berkaitan dengan layanan dasar, air bersih, jaringan listrik, dan infrastruktur jalan,” kata Arianto, Rabu (3/8/2025).

Ia mencontohkan, di Desa Menamang Kiri telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sejak 2022. Namun kapasitasnya masih terbatas, bahkan beberapa RT di Dusun Pasir Putih yang dihuni sekitar 50 hingga 60 kepala keluarga belum teraliri listrik. 

Pemerintah berencana meninjau langsung dan mempertimbangkan penggunaan pembangkit tenaga surya per rumah karena lokasi pemukiman cukup jauh dan sulit dijangkau PLN.

Untuk layanan air bersih, fasilitas sudah tersedia tetapi belum mampu mengalir maksimal hingga ke rumah warga. Identifikasi permasalahan distribusi sudah dilakukan bersama tim percepatan, namun pompa yang ada dinilai masih belum memadai.

“Nanti kita akan turun sama-sama lagi, termasuk mengecek percepatan supaya air bersihnya bisa lancar,” tuturnya.

Sementara itu, di Desa Mekar Jaya dan Sumber Sari, persoalan utama bukan pada akses listrik, melainkan voltase yang rendah. Warga mengeluhkan daya hanya berkisar 160 volt, jauh di bawah standar 220 volt. Hal ini membuat peralatan listrik tidak bisa berfungsi dengan baik.

“Makanya dimintakan kepada PLN untuk bisa menaikkan voltase yang ada di desa tersebut, biar standar 220 dan bisa maksimal menggerakkan peralatan yang menggunakan listrik PLN. Itu yang diharapkan mereka kemarin,” tutup Arianto.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]