Kaltimtoday.co - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua resmi menghasilkan "Deklarasi Jayapura" pada puncak peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026, Selasa (5/5/2026). Kesepakatan ini dirumuskan dalam stakeholder meeting yang melibatkan Dewan Pers, organisasi pers, jurnalis, hingga jajaran Forkopimda Papua.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan bahwa Deklarasi Jayapura berisi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan dan kebebasan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dokumen tersebut menekankan pentingnya pers berkualitas demi mewujudkan masa depan Indonesia yang damai dan adil.

Sasmito mendorong agar poin-poin dalam deklarasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial agar kebebasan pers benar-benar terwujud secara nyata sebagai pilar demokrasi.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, mengajak seluruh pihak untuk tidak berhenti hanya pada pembacaan naskah deklarasi. Ia menekankan pentingnya pengawalan dari komunitas pers terhadap komitmen para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan platform digital dalam melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

"Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya," ujar Suprapto.

Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 4 Mei 2026 tersebut. Ia berharap rangkaian agenda seperti seminar keberlanjutan pers, workshop keamanan digital, hingga diskusi navigasi AI dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis, khususnya di wilayah Papua.

"Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait," kata Jean Bisay.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai tema pers berkualitas sangat relevan dengan visi pembangunan Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis. Menurutnya, media memiliki posisi strategis sebagai mitra pembangunan yang bertugas menyampaikan informasi kredibel dan menjaga optimisme publik.

Matius menegaskan bahwa pelaksanaan WPFD di Jayapura merupakan bukti bahwa kebebasan pers dan keadilan informasi harus dirasakan secara merata hingga ke ujung timur Indonesia. Hal ini menjadi wujud komitmen negara terhadap demokrasi dan keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat Papua.

Gubernur Papua juga mengajak semua pihak untuk memperkuat integritas jurnalistik serta menjamin perlindungan terhadap jurnalis di lapangan. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif.

[TOS]